MEDAN, iNews.id – Lembaga peradilan menjadi sorotan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) hakim, panitera dan pihak swasta di Medan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/8/2018). Menyikapi hal itu, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno mengaku kecewa dan sedih atas peristiwa tersebut.
"Perlu saya tegaskan, ini merupakan tindakan oknum dan tidak mewakili lembaga peradilan," kata Sutrisno, Rabu (29/8/2018).
Dia mengungkapkan, pendekatan hukum harus tetap dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang disangkakan kepada empat hakim dan dua panitera. "Kami akan berikan keleluasaan penuh kepada KPK untuk menjerat mereka sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ditanyakan terkait dengan keterlibatan kasus Tamin Sukardi dalam OTT tersebut, Adi belum bisa berkomentar banyak. Dia mengatakan, saat ini PT Medan belum mengetahui banyak soal informasi penangkapan. "Kejadian ini kan baru kemarin. Jadi kami belum banyak tahu. Kewenangan untuk memberitahu ada di KPK," ucapnya.
Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap delapan orang di PN Medan, Selasa (28/8/2018). Penangkapan itu dibenarkan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. "Benar ada kegiatan tim penindakan KPK di Medan, setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Rahardjo.
Dia juga mengungkapkan, dari delapan yang diamankan, terdiri atas unsur Hakim, panitera dan pihak lainnya. Selain itu, Agus juga mengungkapkan, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang dolar Singapura.
"Sejauh ini, baru ini informasi yang dapat kami sampaikan. Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yang kami be terima. Nanti jika ada perkembangan akan diupdate kembali termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta," tuturnya.