MEDAN, iNews.id - Politik uang yang kerap dilakukan para calon kepala daerah agar dapat terpilih merupakan akar permasalahan dari tingginya kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak melakukan politik bagi-bagi uang dalam kampanyenya di hadapan ratusan masyarakat di Jalan Sempurna Ujung, Kecamatan Medan Denai, Sumut.
Djarot mengungkapkan, bersama Sihar Sitorus tidak akan pernah memberikan uang kepada masyarakat agar bersedia memilih pada 27 Juni mendatang. "Karena korupsi berawal saat calon pemimpin menyuap rakyatnya Rp100.000-Rp200.000 untuk tiap suara yang diperolehnya. Ketika dia berkuasa akan berupaya mengembalikan uang yang sudah dihabiskannya saat memimpin dengan cara mengerogoti APBD," ungkap Djarot, di Medan, Selasa (17/4/2018).
Menurut Djarot, kepercayaan masyarakat kepada pemimpin harusnya dikembalikan dengan melakukan sejumlah program pro-rakyat sehingga kesejahteraannya meningkat. kepercayaan yang diberi, kata dia, harus dibuktikan dengan memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat. "Insya Allah dukungan yang diberikan oleh masyarakat akan kami kembalikan dalam bentuk yang lebih besar lagi berupa program-program yang berpihak kepada masyarakat," ucapnya.
"Salah satu bentuk program tersebut adalah Kartu Sumut Pintar dan Kartu Sumut Sumut Sehat yang akan membantu masyarakat kurang mampu untuk menjamin mendapatkan pendidikan layak dan jaminan kesehatan," ungkapnya.
Sementara, salah seorang warga di Kecamatan Medan Denai Maruli Purba meyakini, Djarot-Sihar akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mendatang. "Bukan bermaksud mendahului Tuhan, namun saya yakin Pak Djarot dan Pak Sihar pasti terpilih. Oleh karena itu, kami hanya minta komitmen Djarot-Sihar jika terpilih nanti tidak melakukan korupsi seperti pemimpin Sumatera Utara sebelumnya," ujar Maruli Purba di depan masyarakat yang hadir.