KULONPROGO, iNews.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta warga terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk segera mengosongkan rumah dan lahan milik mereka.
“Sesuai kesepakatan dua hari yang lalu (pindah). Lebih baik pindah secara sadar daripada harus dipaksa,” kata Sultan saat mengunjungi pengungsi dan lokasi banjir di Panjatan, Sabtu (2/12/2017).
Sultan meminta warga untuk menghormati batas waktu pengosongan lahan yang diberikan PT Angkasa Pura. "Tanggung jawab untuk pengosongan lahan berada di tangan PT Angkasa Pura. Mereka telah diberikan waktu dan dibayarkan ganti rugi atas lahan dan tanamnya harusnya sadar. Mosok apa-apa kudu dipekso (masak apa-apa harus dipaksa),” ungkapnya.
Sementara Sekda Kulonprogo, Astungkoro menjelaskan batas waktu pengosongan lahan yang diberikan pihak PT Angkasa Pura sampai Senin, 4 Desember 2017, pekan depan. Dikatakannya, PT Angkasa Pura tetap akan menggusur paksa, jika warga tetap ngotot dan bertahan menolak pengosongan lahan. “Itu kan sudah disampaikan, lahan harus kosong,” kata Astungkoro.
Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo sendiri telah menyiapkan rusunawa untuk tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Mereka bisa tinggal sementara waktu sampai memiliki rumah sendiri. “Lantai tiga sampai lima semuanya kosong, mereka bisa disitu sampai memiliki rumah,” jelasnya.
Sekadar diketahui, saat ini masih ada sekitar 42 warga di Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon, yang tidak mau pindah. Mereka menolak rencana pembangunan Bandara NYIA. Pihak PT Angkasa Pura sendiri mengaku sudah menitipkan uang kompensasi di Pengadilan, namun warga bersikukuh menolak untuk pindah.