YOGYAKARTA, iNews.id – Pengadaan lahan untuk lokasi Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, telah selesai. Hasilnya pun telah diserahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DIY kepada PT Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa proyek pembangunan bandara pada Kamis, 29 Maret 2018. Untuk membebaskan lahan seluas 587,3 hektar, PT Angkasa Pura I mengeluarkan dana untuk ganti rugi sebesar Rp4,11 triliun.
“Dengan diserahkan dokumen hasil pengadaan tanah ini, maka proses pembebasan lahan bandara baru sudah selesai,” kata Agus Pandu Purnama, Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA, Sabtu (31/3/2018).
Lahan Bandara NYIA ini, menggunakan lahan seluas 587,3 hektar yang berada di lima desa. Yakni Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Jangkaran, Desa Kebonrejo dan Desa Sindutan. Sebelumnya lahan ini dimiliki warga, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan tanah Pakualaman (Pakualam Ground).
Menurut Pandu, proses pengadaan lahan bandara butuh waktu yang panjang. Pengadaan ini tidak semuanya langsung terselesaikan. Ada 112 gugatan yang harus dituntaskan di pengadilan, menyangkut pelepasan hak dan besaran kompensasi yang diberikan.
“Pembayaran langsung kepada warga sekitar Rp.2,83 triliun untuk lahan seluas 357,20 hektare. Sedangkan pembayaran ganti kerugian tanah warga melalui proses konsinyasi di pengadilan untuk 319 bidang tanah dengan luas 37,61 hektar, mengeluarkan dana sebanyak Rp.262,88 Miliar,” katanya.
Sedangkan untuk Paku Alam Ground dilakukan melalui proses konsinyasi empat bidang seluas 160,30 hektar, dengan nilai Rp701,51 miliar. Sementara, tanah instansi seluas 32,05 hektar, kompensasinya mencapai Rp228,41 miliar. Pembayaran tanah Wakaf seluas 0,14 hektar Rp2,79 Miliar. PT Angkasa Pura I juga mengeluarkan dana sebesar Rp101,36 miliar untuk petani pengarap. “Untuk proses pembangunan fisik saat ini sedang proses lelang,” ucap Pandu.
Bupati Kulonprogo, Hasto wardoyo mengatakan, masih ada sekitar 31 rumah yang masih bertahan di lokasi bandara. Mereka merupakan warga Desa Glagah dan Desa Palihan, yang menolak melepaskan haknya. Warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran (PWPP) ini tetap bertahan, meski lokasi bandara sesuai IPL sudah dipasangi pagar dan portal.
Pemkab Kulonprogo akan turun menemui warga ini dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Mereka akan melakukan pendekatan kepada warga gar dengan sadar mau meninggalkan rumah. “Kita akan turun bersama dengan OPD yang ada,” ujar Hasto.
Pemkab juga sudah menyiapkan hunian relokasi bagi warga yang tidak mampu. Mereka disediakan rumah di tanah Pakualaman di Desa Kedundang, Temon dengan konsep magersari. Tidak hanya itu sejumlah pelatihan juga digelar untuk mempersiapkan warga beralih profesi dalam menyambut bandara.