JAKARTA, iNews.id – Atlet blind judo putri Indonesia Miftahul Jannah mengalami kejadian pahit didiskualifikasi saat akan tampil dalam laga kelas 52 kg Asian Para Games 2018 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Senin (8/10/2018). Penyebabnya, atlet asal Aceh tersebut menolak melepas jilbabnya.
Situasi ini langsung viral di berbagai media dan mengundang respons beragam dari berbagai pihak. Sebagian pihak menganggap kejadian yang dialami atlet 21 tahun itu sangat diskriminatif.
Secara regulasi, penggunaan jilbab atau penutup kepala memang dilarang dalam judo untuk atlet tunanetra. Keamanan atlet menjadi alasan kenapa aturan tersebut diberlakukan. Sebab, dalam olahraga ini terdapat teknik bawah, sehingga penggunaan jilbab atau penutup kepala akan mengganggu dan berisiko untuk mengakibatkan sang atlet tercekik.
Aturan tersebut tertulis dalam peraturan wasit Federasi Judo Internasional (IJF) yang diberlakukan pada 28 Maret 2015. Regulasi tersebut mengatur penggunaan seragam yang dalam olahraga ini disebut Judogi.
Soal jilbab tertulis dalam pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, “Kepala tidak boleh ditutup kecuali untuk pembalutan sifat medis, yang harus mematuhi ini.”
Berikut isi lengkap peraturan tersebut.
PASAL 4 - Kebersihan
1. Judogi harus bersih, umumnya kering dan tanpa bau yang tidak menyenangkan.
2. Kuku kaki dan tangan harus dipotong pendek.
3. Kebersihan pribadi peserta harus memiliki standar yang tinggi.
4. Rambut panjang harus diikat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada rambut kontestan lainnya. Rambut harus diikat dengan pita rambut yang terbuat dari karet atau bahan serupa dan tidak ada komponen kaku atau logam. Kepala tidak boleh ditutup kecuali untuk pembalutan sifat medis, yang harus mematuhi ini.
5. Setiap peserta yang tidak bersedia mematuhi persyaratan Pasal 3 dan 4 akan ditolak hak untuk bertanding dan lawan akan memenangkan kontes sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Aturan ini, oleh Fusen-gachi, jika kontes belum dimulai, atau oleh Kiken-gachi, jika kontes sudah dimulai, sesuai dengan aturan “mayoritas dari tiga”.