JAKARTA, iNews.id - Mantan perenang nasional Richard Sam Bera akhirnya dikukuhkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai ketua umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk periode empat tahun ke depan.
Harapan besar diapungkan Menpora pada masa kepengurusan Richard. Dia berharap BOPI bisa menjadi ujung tombak terciptanya industri olahraga yang profesional di Indonesia.
“Kami harapkan BOPI bisa menegakkan standar olahraga profesional Indonesia. Supaya ke depan bisa jauh lebih baik. Ini generasi baru. Kami harapkan mereka lebih berani dan profesional,” ujar Menpora.
“Tantangan BOPI ke depan memang jauh lebih besar. Makanya dituntut untuk bekerja secara profesional,” tutur politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Pada kepengurusan ini, Richard akan dibantu oleh Sekretaris Jendral Andreas Marbun dan Bendahara Umum yang juga Putri Indonesia 2015, Anindya K Putri. BOPI merupakan lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya menjadi regulator pelaksanaan olahraga profesional di Indonesia.
Liga Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga ini untuk pelaksanaannya. Tidak hanya sepak bola, hal yang sama juga berlaku pada olahraga profesional yang berkembang seperti tinju serta cabang olahraga baru yaitu tarung bebas atau MMA seperti One Pride, One Championship hingga Brave 12 yang baru saja berlangsung.
Untuk itu, Menpora menegaskan agar BOPI melakukan koordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan induk organisasi cabang olahraga.
Sementara itu, Ketua Umum BOPI Richard Sam Bera mengaku akan bergerak cepat mengingat industri olahraga profesional di Indonesia mulai berkembang. Hanya saja, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan koordinasi.
“Langkah pertama saya akan melakukan koordinasi ke dalam guna mengetahui apa saja yang dilakukan sebelumnya. Intinya saling mendukung dan bekerja sama,” kata mantan perenang Olimpiade itu.
Tantangan BOPI ke depan memang cukup berat karena penegakan aturan di industri olahraga Indonesia belum sepenuhnya maksimal. Apalagi jika terkait dengan masalah verifikasi hingga pendanaan dan hak dari pemain maupun atlet pelaku olahraga profesional.