JAKARTA, iNews.id - Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Di Indonesia, analitik data semakin menjadi kebutuhan strategis untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pembangunan daerah.
Melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang sistematis, analitik data mampu menghasilkan insight yang membantu pemerintah, akademisi, serta pelaku industri dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, integrasi data menjadi kunci utama agar informasi yang dihasilkan tidak terfragmentasi.
Selama bertahun-tahun, berbagai instansi di Indonesia mengelola data secara terpisah dengan standar yang berbeda-beda. Kondisi tersebut sering menimbulkan duplikasi data, inkonsistensi informasi, hingga kesulitan dalam melakukan analisis lintas sektor. Sebab itu, pemerintah mendorong penguatan sistem data terintegrasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat saling terhubung dan digunakan secara bersama.
Ini menjadi perhatian Pijar Foundation. Mereka membentuk Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) terdiri atasi staf khusus menteri, anggota dewan, serta pejabat Eselon I kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih. CEO & Eksekutif Direktur Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil mengatakan, IPPA menjalankan tiga langkah untuk mendorong implementasi precision policy secara sistematis di pemerintahan Indonesia.
Pertama, penguatan kapasitas melalui pelatihan komprehensif untuk membekali pembuat kebijakan dengan kemampuan analitik data, evaluasi kebijakan, penilaian dampak, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.
Kedua, akses ke dataset siap pakai dari berbagai sumber yang terverifikasi. "Akses dataset ini tidak menggantikan inisiatif Satu Data yang dimiliki pemerintah, melainkan menambah, melengkapi dan memperkaya pustaka data yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di instansi pemerintah," ujarnya.