JAKARTA, iNews.id - Erupsi Gunung Agung tak hanya berdampak pada pariwisata di Bali. Tetapi juga berdampak pada pemasukan devisa negara sebesar Rp250 miliar per hari. Diproyeksikan, kerugian yang terjadi hingga akhir tahun 2017, Kementerian Pariwisata kehilangan satu juta wisman karena erupsi Gunung Agung.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, diproyeksikan, Kemenpar kehilangan satu juta wisman hingga 2017, akibat erupsi Gunung Agung. Bahkan, untuk proyeksi kerugian nilai ekonomi sebesar Rp9 triliun sampai akhir 2017.
“Erupsi ini bisa berpotensi kehilangan devisa Rp250 miliar setiap harinya,” ujar Menpar melalui siaran pers yang diterima iNews.id, Rabu (29/11/2017).
Terkait bencana alam, Menpar Arief Yahya dan sejumlah menteri melakukan koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam paparannya dia mengatakan, tim Bali Tourism Hositality (Crisis Centre Kemenpar) terus mengantisipasi kebutuhan wisman selama periode terjadinya bencana.
Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni tahap mitigasi krisis pariwisata yang terdiri atas tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap normalisasi sesuai acuan standar UNWTO.
“Kami selalu menggunakan global standard, yang sudah teruji puluhan kali di seluruh dunia. Standard ini direkomendasi UNWTO. Saat ini, masih masuk di tahap tanggap darurat,” kata Menpar Arief Yahya.
Menpar menyatakan, anjuran kepada asosiasi hotel untuk membantu akomodasi, yaitu satu malam gratis bagi wisman dilanjutkan dengan diskon up to 50 persen, best rate untuk malam selanjutnya.
Selain itu, Kemenpar juga memantau perkembangan setiap enam jam untuk memonitor perkembangan Gunung Agung melalui video conference.
Secara spesifik, dia memohon kepada Kemenhub agar mengubah regulasi. Regulasi tersebut agar tiket masyarakat yang batal akibat “force majeure” meletusnya Gunung Agung tidak sepihak di-cancel airlines, melainkan dapat direroute/reschedule tanpa perlu menambah biaya ekstra.
“Jangan ada cancellation fee dan reschedule fee yang sangat memberatkan customers. Mereka sudah booking, sudah bayar, sudah siap terbang, tetapi airlines-nya tidak bisa mengangkutnya karena alasan force majeur. Lalu, mengapa harus ada beban tambahan atau fee untuk mereka yang tidak bersalah? Ini yang harus diperbaiki,” kata Arief Yahya.
Adapun rapat lintas kementerian tersebut berjudul “Antisipasi Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor, dan Erupsi Gunung Agung Bali”. Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Pariwisata, Menteri PU-Pera, Mendikbud, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Basarnas dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan K/L lain.