Bahas Rancangan Qanun Berpoligami, DPR Aceh Segera Gelar Rapat Dengar Pendapat

Jamal Usis ยท Senin, 08 Juli 2019 - 15:54 WIB
Bahas Rancangan Qanun Berpoligami, DPR Aceh Segera Gelar Rapat Dengar Pendapat

Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif menjelaskan rencana pembahasan Rancangan Qanun Keluarga yang salah satu poinnya mengatur poligami di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/7/2019). (Foto: iNews/Jamal Usis)

BANDA ACEH, iNews.id – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mulai membahas Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang salah satu poinnya mengatur soal poligami. Lewat peraturan daerah (perda) itu, Pemerintah Aceh berencana melegalkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu.

Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif mengatakan, draf qanun tersebut disusun oleh Pemprov Aceh dan sudah diterima pihak legislatif. Salah satu alasan poligami masuk dalam draf qanun karena maraknya nikah siri oleh pihak-pihak yang melakukan poligami. Akibatnya, pertanggungjawaban pria terhadap istri-istri dan anak-anaknya lemah secara hukum.


BACA JUGA: Ulama Dukung Pemerintah Aceh Legalkan Poligami lewat Qanun Hukum Keluarga


Menurut dia, dengan qanun itu, kaum perempuan dan anak diharapkan tidak lagi menjadi lebih korban. Selain itu, tingkat perceraian diharapkan akan lebih rendah dan tingkat kesejahteraan akan tinggi.

“Kita mulai dari keluarga. Kalau ini enggak kita atur, selamanya ini perempuan dan anak yang menjadi korban. Enggak tercatat pernikahannya itu sehingga nanti mudah saja bagi siapa saja untuk tidak mengakui pernikahan itu. Anak yang dihasilkan bagaimana? Inilah esensi atau landasan berfikirnya,” kata Musannif di Banda Aceh, Senin (8/7/2019).

Namun, Musanni mengatakan, DPRA tetap membuka ruang diskusi untuk pembahasan aturan poligami dalam qanun tersebut. Mereka siap menerima masukan terkait aturan tersebut.

“Ini boleh kita diskusikan, tidak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang pasti akan kita sahkan. Kalau memang nanti ini membawa mudarat kepada banyak orang atau kepada kaum perempuan dan anak, ya sudah tidak usah kita sahkan,” kata Musannif.

Anggota Komisi VII DPRA, Ismaniar, seorang perempuan yang ikut menggagas rancangan qanun tersebut mengaku setuju dengan perda yang salah satunya memuat aturan berpoligami. Namun, dirinya secara pribadi belum siap jika suaminya memiliki dua istri.

“Kalau saya tidak bisa lagi melayani beliau (suami) dengan tanda kutip, mungkin saya akan pertimbangkan, mana yang terbaik buat kita. Saat ini saya merasa masih bisa memenuhi yang beliau inginkan, ya sepertinya berat,” ujar Ismaniar.

Meski rancangan qanun masih dalam tahap pembahasan dan akan digelar RDPU pada bulan Agustus mendatang, hal ini telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Aceh. Banyak warga yang pro mengenai rencana Pemprov Aceh melegalisasi poligami, tetapi juga banyak yang kontra.

Warga Kota Banda Aceh, Fahlevi berpendapat, Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang bakal mengatur poligami itu merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat. Dia berharap penyusunan qanun tidak bertentangan dengan aturan lain.

“Dari DPRA sepertinya ingin mendalami penerapan poligami di Aceh. Saya pikir itu hal positif yang harus didukung, namun harus jelas rencananya dan dengan perencanaan baik,” ujar Fahlevi.


Editor : Maria Christina