2 Pengembang Raksasa Siap Bangun Hunian Komersial di IKN, Targetnya Generasi Muda

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan 2 pengembang raksasa siap membangun hunian komersial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, perusahaan pengembang raksasa Indonesia, seperti Summarecon dan Ciputra sudah melirik potensi pembangunan hunian komersil di IKN.

Angela Tanoesoedibjo: Kolaborasi Lintas lembaga Kunci Majukan UMKM Desa

Pemerintah juga sudah menyiapkan lahan khusus untuk hunian komersial dan ditawarkan kepada pengembang dan investor.

"Sudah ditawarkan kepada investor, sudah ada beberapa seperti Summarecon, Ciputra sudah berencana, dan lokasinya juga disediakan," ungkap Iwan, dalam keterangan Senin (6/11/2023).

Mengintip Rumah Dinas Menteri di IKN yang Bakal Rampung Juli 2024, Ini Wujudnya

Dia menjelaskan, hunian komersial itu bisa dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum yang ingin pindah dan menetap di IKN. Namun khusus untuk ASN, ada rumah dinas yang sudah dibangun pemerintah.

Iwan menambahkan, hunian komersial lebih menargetkan generasi muda, mengingat IKN Nusantara adalah ibu kota masa depan yang dibangun dengan konsep Smart City.

Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Rumah Dinas Menteri di IKN, Begini Penampakannya

"Untuk seumuran saya, mungkin fasilitas rumah negara ya dimanfaatkan saja, tapi kalau untuk yang muda-muda lebih baik punya rumah dan memiliki aset di IKN," kata Iwan.

Dia mengungkapkan, saat ini Pemerintah tengah membangun 47 rumah susun yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap awal hingga 2024 mendatang.

Rusun yang dibangun menggunakan dana APBN itu bersifat rumah dinas, sehingga tidak bisa dimiliki bagi ASN yang pindah ke ibu kota baru. Ketika ASN berhenti bekerja, maka unit rusun itu akan kembali ke pemerintahan.

"Karena 47 tower ini rumah Negara, jadi bukan dibeli, memang yang ditugaskan kesana dapat fasilitas tinggal di sana waluapun kami juga mendorong investor masuk membangun rumah milik, tapak atau rusun yang bisa dimiliki," ujar Iwan.

Dia mengatakan, Pembangunan IKN bukan sekedar pemindahan pusat Pemerintahan saja. Namun banyak cita-cita negara yang digantungkan lewat proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Hal itu, juga terkait dengan target Indonesia Emas 2045 yang diharapkan penduduk Indonesia sudah mampu keluar dari status masyarakat berpenghasilan menengah-rendah.

Selain itu, pembangunan ibu kota baru ini juga sekaligus diharapkan mampu mengurangi angka 12,7 juta backlog perumahan. Mengingat ketersediaan lahan di kota-kota besar yang punya populasi cukup besar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang belum mempunyai hunian.

"Pembangunan IKN ini juga kan merupakan upaya untuk mengurangi backlog juga ya," tutur Iwan.

Editor: Jeanny Aipassa