3 Isu yang Jadi Tantangan dan Peluang Kawasan Ekonomi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada tiga isu yang dihadapi kawasan ekonomi. Namun isu tersebut bisa menjadi peluang pembangunan di kawasan strategis ekonomi Indonesia.

Airlangga mengatakan, isu pertama terkait green industry yang menuntut industri melakukan konsep industri yang ramah lingkungan melalui pembangunan eco-industrial park. Konsep ini merupakan bentuk pengembangan kawasan industri generasi ketiga yang dilengkapi infrastruktur memadai dan terpadu untuk efisiensi energi, efisiensi pengelolaan sumber daya air, optimalisasi aliran bahan dan buangan ke lingkungan, serta integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pemerintah Jamin Stok dan Harga Pangan Stabil Menjelang Ramadan 2026

"Kedua, terkait dengan smart industry, di mana industri diminta untuk memanfaatkan teknologi sesuai dengan era revolusi industri 4.0," kata dia dalam 'Bincang Buku Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan' secara virtual, Selasa (22/11/2022)

Dia menjelaskan, dalam peluang kedua tersebut, kawasan industri didorong untuk pembangunan infrastruktur digital, transformasi digital, serta pengelolaan kawasan industri. Dengan demikian, akan mempermudah komunikasi dan layanan kepada tenant.

"Ketiga, pengembangan kawasan industri berbasis halal, saat ini ada di Modern Cikande, Industrial Estate (MCIE), Bintan Inti Industrial Estate, dan kawasan industri halal Safe n Lock Sidoarjo, Jawa Timur," tuturnya.

Namun, dia menjelaskan pembangunan kawasan strategis dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti mendorong penerapan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan meningkatkan produktivitas.

Sementara di bidang penanaman modal di dalam UU Cipta Kerja, perluasan usaha untuk investasi akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Dia menambahkan, di sektor usaha berbasis risiko, UU Cipta kerja membantu percepatan proses perizinan, meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Selain itu, terobosan penataan ruang dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja ini sesuai dengan peraturan turunannya, dan untuk mendukung kawasan ekonomi yang masuk dalam KSN, penyelesaian infrastruktur fisik tetap diutamakan secara optimal.

"Infrastruktur fisik di luar atau di sekitar kawasan diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini, dukungan swasta dalam pembangunan kawasan ekonomi akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Dia menyampaikan, pengembangan kawasan ekonomi merupakan penggerak utama perekonomian dan terobosan model pengembangan wilayah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengembangan kawasan juga mendorong hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

"Pengembangan ini dibutuhkan untuk memperdalam struktur industri yang menjadi faktor penting dalam persaingan global," ucap Airlangga.

Editor: Jujuk Ernawati