7 BUMN Karya Dileburkan, Stafsus Erick Thohir Pastikan Tak Ada PHK

JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pascapeleburan perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur. Adapun konsolidasi BUMN karya ditargetkan rampung tahun ini.

“Ga ada (PHK), kan bukan peleburan anaknya,” ujar Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lewat Serambi MyPertamina, Pertamina Hadirkan Kenyamanan Perjalanan Saat Nataru

BUMN karya yang akan dilebur di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, serta Wijaya Karya akan dilebur ke PTPP.

Kabar Terbaru Merger 7 BUMN Karya, Erick Thohir Sebut sedang Dicek Menteri PUPR

“Lagi proses jalan, ini lagi mulai terus aja, ya sama-sama mereka lagi ngerjain semua untuk nyatuin. Atasnya (induk usaha) kan Hutama Karya, bawahnya Waskita (anak usaha),” tuturnya.

Dia meyakini konsolidasi tujuh BUMN karya dapat menyehatkan keuangan masing-masing perusahaan. Selain itu, hal ini dapat menghentikan sifat 'adu banteng' rebutan lelang proyek, lantaran mereka akan punya spesialisasi atas proyek yang dikerjakan nantinya.

5 BUMN Karya Usulkan PMN Triliunan Rupiah, Ini Rinciannya

“Yang pasti semua tahapan yang kita lakukan akan membuat masing-masing BUMN punya spesifikasi dan spesialisasi, apa tujuanya? Supaya jangan lagi adu-adu tender habis-habisan mereka tuh, ini banting-banting harga yang buat mereka rugi, ini juga yang buat industri konstruksi gak sehat,” kata dia.

Arya tak menafikan bahwa sejumlah BUMN karya kerap 'adu banteng' untuk memperebutkan lelang atau tender proyek dari pemerintah. Bahkan, sesama perseroan saling ‘banting harga' untuk memenangkan tender proyek.

Kondisi ini membuat geram Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Pasalnya, hal tersebut justru merugikan perusahaan karena tidak dapat mengukur margin secara maksimal.

Menurutnya, sifat rebutan proyek perseroan di bidang infrastruktur harus dihentikan, salah satunya dengan meleburkan menjadi anak dan induk usaha.

“Tapi yang pasti dengan begitu, ini kuncinya lho, dengan begitu makanya tender-tender di PU atau di pemerintahan akan lebih sehatkan, ini gak antar BUMN saling saingan, banting-banting harga, banding-banding harga, ya membuat mereka akhirnya gak bisa dapat margin bagus, dipaksakan juga kadang-kadang,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama