74 Kabupaten dan Kota Rentan Rawan Pangan, Ini Langkah Bapanas

JAKARTA, iNews.id - Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) menyatakan, 440 kabupaten/kota di Indonesia atau 86 persen mempunyai tingkat ketahanan pangan yang baik. Sementara 74 kabupaten/kota masuk kategori daerah rentan rawan pangan. 

"Masih terdapat 74 kabupaten/kota atau 14 persen yang masih berada dalam kategori daerah rentan rawan pangan," kata Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy dalam keterangannya, Kamis (22/6/2023).

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

Karena itu, dia mengimbau semua stakeholder untuk berkolaborasi dalam menurunkan daerah rentan rawan pangan minimal 1 persen atau 7 kabupaten/kota per tahun. 

Menurut Eddy, permasalahan kerawanan pangan merupakan isu yang kompleks, dinamis dan lintas sektor. Adapun penyebabnya, karena beberapa produksi pangan lebih rendah dari kebutuhan nasional, tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk hidup miskin di daerah tersebut.

Baca Juga

Korea Utara Krisis Pangan, Warga Meninggal karena Kelaparan Ekstrem

“Untuk itu, penanganannya diperlukan langkah-langkah nyata kita bersama, harus berani take action, take decision, dan take the risk untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dan sinergi kegiatan merupakan kunci dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan,” ujarnya.

Edhy menuturkan, untuk mengatasi hal itu, Bapanas telah melakukan sejumlah langkah konkret, di antaranya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui pemanfaatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG). Selain itu, upaya penyelamatan pangan (food rescue), mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk keluarga stunting, upaya penganekaragaman konsumsi pangan (B2SA).

Baca Juga

Bapanas Usul Bantuan Pangan Beras Diperpanjang hingga Akhir 2023, Ini Alasannya

Di samping itu, mendorong pasokan dan stabilisasi harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dan juga pemanfaatan cadangan pangan pemerintah. 

“Sejumlah upaya dalam pengendalian kerawanan pangan ini perlu terus didorong melalui berbagai program strategis dan prioritas yang sejalan antarpemerintah pusat dan ditindaklanjuti di tingkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya

Baca Juga

Mentan Ingatkan 2 Tantangan Pertanian yang Jadi Ancaman Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan terpisah menekankan agar sinergi pengendalian kerawanan pangan memiliki dampak konkret di lapangan dengan menurunnya tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat. 

“Tentunya kita terus mendorong program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah dan masyarakat dan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, kemudahan akses pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan dan mutu pangan, sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif,” tutur Arief. 

Dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2023 kemarin, secara simbolis Bapanas menyerahkan anggaran dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui OPD Pangan Provinsi, dengan total anggaran sebesar Rp142 miliar untuk 38 Provinsi. Adapun Rp45 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan.   

Editor: Jujuk Ernawati