Ahok Sebut Pertamina Bisa Raup Untung Tambahan Rp31 Triliun jika Tak Subsidi BBM
JAKARTA, iNews.id - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut bahwa Holding BUMN Migas itu bisa meraup untung tambahan sebesar 2 miliar dolar AS atau setara Rp31,31 triliun jika tidak ada kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan BBM satu harga. Bahkan, keuntungannya bisa lebih besar lagi bila perusahaan tidak mencatatkan utang.
Hal ini disampaikan Ahok sekaligus menjawab tudingan bahwa Pertamina kerap mencatat kerugian.
“Orang bilang Pertamina rugi, masih untung lah jual minyak mahal. Kalau gak ada subsidi kita bisa untung tambah 2 miliar dolar AS lagi. Kalau enggak ada BBM satu harga, enggak ada subsidi, enggak ada utang bisa lebih gede lagi (untungnya),” ujar Ahok dalam sesi diskusi Ahok Is Back di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).
“Nah itulah kadang kadang orang kan suka biasa lah, ini saya disclaimer ya potong-potong pembicaraan gue ya. Karena orang tuh paling demen Ahok omong, karena katanya Ahok itu ngomong dulu baru mikir. Tapi sebetulnya gua sambil mikir sambil ngomong sebetulnya. Gua ngomong apa adanya, itu yang suka diplesetin orang,” tuturnya.
Ahok menyebut, sepanjang 2022 Pertamina membukukan laba bersih sebesar 3,81 miliar dolar AS. Torehan tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah perusahaan, kendati harga minyak mentah pada periode itu melambung tinggi.
Tak hanya laba, pendapatan Pertamina tahun 2022 juga meningkat menjadi 84,89 miliar dolar AS atau naik 48 persen dari tahun 2021 yang mencapai 57,5 miliar dolar AS.
“Dalam sejarah untung paling besar sekalipun harga minyak paling tinggi. Tahun lalu, ini belum diaudit ya, tahun 2022 kita untung 3,8 miliar dolar AS kalau ga salah. Tahun lalu kita untung 4,3 miliar dolar AS, tapi belum diaudit, tapi ini terus naik untungnya nih karena sistem,” ucapnya.
Untuk tahun ini, lanjut Ahok, dirinya meminta agar Dewan Direksi Pertamina memotong anggaran pengadaan barang atau jasa (procurement) sebesar 50 persen. Permintaan ini sebelum Ahok mengajukan surat pengunduran diri kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurutnya, harus ada pemotongan lantaran banyak markup dalam proses procurement.
“Tahun ini saya minta, procurement pengadaan barang jasa harus potong 50 persen, saya enggak motong. Gua udah pelajarin semua banyak markup, banyak double, macam-macam. Potong 50 persen, terus 46 lah takut ga capai kan, udah, gua mah orangnya cincai lah, kita dagang lah yang penting kan cincai, asal cuan, sama cengli ya gak,” katanya.
Editor: Aditya Pratama