Anggaran FLPP 2024 Capai Rp13,72 Triliun, PUPR Targetkan Tekan Backlog Perumahan 1,3 Persen

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendapatkan alokasi sebesar Rp13,72 triliun pada 2024 mendatang. Anggaran tersebut untuk pembiayaan perumahan sebanyak 166.000 unit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Herry menuturkan, ditargetkan pada 2024 melalui anggaran FLPP tersebut dapat berkontribusi untuk penurunan backlog perumahan sebesar 1,3 persen dari total backlog sebanyak 12,7 juta rumah tangga.

Baca Juga

Ekspor Sawit Desember 2025 Melonjak 102,23 Persen, Total Capaian Tembus USD24,42 Miliar

"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166.000 unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," ujar Herry, Kamis (28/12/2023).

Herry menambahkan, berdasarkan survei BPS pada 2021, kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini sekitar 12,7 juta, sedangkan rumah tangga tidak layak huni ada sekitar 29,56 juta rumah pada tahun yang sama.

Baca Juga

Kementerian PUPR Kaji Skema Pembiayaan Perumahan untuk Generasi Milenial, Kenaikan Suku Bunga Sesuaikan Gaji

"Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan menyusun skema pembiayaan, kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta," tuturnya.

Menurutnya, pertumbuhan populasi menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan angka backlog perumahan di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh ketimpangan antara supply atau pasokan perumahan dengan demand atau permintaan perumahan.

"Menangani hunian yang layak menghadapi berbagai tantangan, keterjangkauan pembiayaan aksesibilitas masyarakat, ketersediaan dana murah jangka panjang dan keberlangsungan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan menangani backlog," ucapnya. 

"Isu mengenai ketidakseimbangan antara supply demand, pengembangan segmentasi program pembiayaan perumahan, lemahnya daya beli masyarakat terhadap akses perumahan, tingkat pemerataan penduduk hingga efektifitas hubungan regulasi perlu untuk dikawal dan dituntaskan," katanya.

Editor: Aditya Pratama