Apindo dan Serikat Pekerja Kompak Desak RUU PKS Segera Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS) sudah nyaris empat tahun dibahas, namun belum ada tanda-tanda akan segera disahkan oleh DPR. Padahal RUU ini sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.  

Hal tersebut pun membangkitkan pertanyaan para pimpinan serikat pekerja dan Asosiasi pengusaha (Apindo).

Baca Juga

Kisruh Pertalite Bercampur Air di Jawa Timur, Masyarakat Diminta Kritis dan Utamakan Fakta

"Kami ingin agar RUU itu segera disahkan agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja bisa lebih maksimal, terutama di sektor garmen yang umumnya perempuan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi dalam dialog dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Jumat (30/4/2021).

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani yang juga hadir pada kesempatan itu menyatakan bahwa pelecehan seksual mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja. Sehingga ujung-ujungnya akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Baca Juga

Hari Perempuan Sedunia 2021, Massa di Padang Gelar Aksi Desak RUU PKS Disahkan

"Kali ini kami kompak dengan teman-teman serikat pekerja untuk meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya," ujar Haryadi.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pun menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga dan melindungi pekerja. Dirinya pun berharap agar RUU ini dapat secara maksimal berkontribusi bagi perlindungan pekerja.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang menerima delegasi ini sangat bersyukur ada dukungan dari komunitas pekerja dan pengusaha untuk RUU ini. 

"Tentu ini menambah energi kami untuk berjibaku membahas dan memperjuangkannya. Terima kasih banyak " ujarnya.

Sejumlah Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha kompak mendesak DPR agar mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung DPR RI pada hari ini.

Desakan tersebut ditandai melalui penandatangan komitmen bersama pengesahan RUU PKS oleh Ketum Apindo Haryadi B. Sukamdani dan seluruh Presiden Konfederasi SP/SB saat menemui Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar.

Editor: Jujuk Ernawati