ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Melanggar Bakal Kena Hukuman Disiplin

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengingatkan ASN untuk tidak mudik menggunakan kendaraan dinas dan menerima parsel Lebaran. Bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman disiplin.

Adapun kendaraan dinas diperuntukkan demi kepentingan dinas dan penggunaannya juga dibatasi pada hari kerja saja. Ketentuan mengenai larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Dirjen Pajak Terapkan Strategi Khusus Demi Kejar Target Penerimaan di Sisa Tahun 2025

Karena itu, KASN sebagai lembaga pengawas mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk memastikan edaran dari kementerian PAN RB benar-benar dijalankan.

“Kami berharap seluruh instansi pemerintah itu melaksanakan fungsinya untuk mengawasi (ASN-nya). Kami juga berharap masyarakat ikut terlibat berpartisipasi dalam pengawasan,” kata Agus, Selasa (26/4/2022).

Jika ASN tetap nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, mereka akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau ada dugaan pelanggaran, masyarakat bisa menyampaikan ke KASN sehingga kami bisa melakukan kajian dan meneruskan ke instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas ASN tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Agus menambahkan, pemberian parsel termasuk salah satu jenis gratifikasi sehingga ASN juga dilarang menerimanya. Larangan menerima parsel pun diatur dalam Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yakni PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

“Gratifikasi itu adalah ketika kita menerima sesuatu terkait tugas dan jabatan. Maka pada momen apapun, termasuk momen Idulfitri kita tidak boleh menerima itu," ujar Agus.

Jika ASN tidak bisa menolak pemberian parsel karena kondisi tertentu, mereka dapat melaporkan hal tersebut ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing.

“Itu untuk menjaga kepastian integritas orang yang menjadi ASN betul-betul terjaga. Saya kira (juga) menjadi upaya pencegahan agar toleransi-toleransi yang ‘kecil-kecil’ itu tidak membesar dan itu berakibat pada buruknya pelayanan publik,” tuturnya.

Jika ada ASN tetap nekat menerima parsel Lebaran dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatan dan tugasnya, maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS.

Editor: Jujuk Ernawati