Asyik, Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko Hingga 3 Bulan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan menambah insentif perpajakan untuk membantu dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Insentif tambahan berupa pembebasan pajak sewa toko atau ruangan sebesar 10 persen selama
tiga bulan, mulai Agustus-Oktober 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan keputusan itu tertuang dalam Peraturann Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.10/2021 tertanggal 30 Juli 2021, tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kementan Siapkan 4 Juta Dosis Vaksin PMK di 2026, Jabar Jadi Prioritas

Melalui PMK tersebut, lanjutnya, PPN DTP Jasa Sewa Ruangan sebesar 10 persen diberikan kepada sektor usaha perdagangan eceran selama tiga bulan, terhitung mulai Agustus hingga Oktober 2021.

“Pemerintah berharap insentif ini dapat semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi,” ujar Febrio, di Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Menurut dia, insentif PPN DTP Sewa Ruangan ini akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.

Peruntukan insentif ini tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.

Dia menjelaskan, insentif PPN DTP Sewa Ruangan merupakan kompensasi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan level 4 yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 dan diperpanjang hingga 9 Agustus 2021.

Menurut Febrio, pemerintah menyadari pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Meninjak rem restriksi aktivitas ekonomi adalah pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran penularan. Kebijakan PPKM Level 4 adalah langkah perlu agar penularan Covid-19 tidak eskalatif dan kurva pandemi dapat kembali menurun.

Kepala BKF Kemenkeu menyatakan, kebijakan restriksi mobilitas ini sifatnya sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk disesuaikan level restriksinya sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi. Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi, sehingga tidak terus berdampak pada aktivitas ekonomi.

Editor: Jeanny Aipassa