Aturan Dievaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Bisa Mutasi Kurang dari 2 Tahun

Jumat, 26 Januari 2024 - 11:18:00 WIB

Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap SE Menteri PANRB tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 Tahun. (Foto: Ilustrasi/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 19/2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat regulasi untuk memindahtugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Hal ini mengacu pada sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Tahun Baru 2026, Harga BBM Non Subsidi Pertamina Turun Tipis

"Pada prinsipnya SE ini untuk menjaga meritokrasi dan netralitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun dengan terbitnya Undang-Undang ASN yang baru maka perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasinya di lapangan," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Evaluasi SE Menteri PANRB No. 19/2023 turut dilakukan oleh KASN sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto menuturkan, hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menghasilkan aturan yang tetap tegas dan berpegangan pada sistem merit.

Menghadap Presiden, Menteri PANRB Minta Porsi Fresh Graduate Diperbanyak di Rekrutmen CPNS 2024

"Ini harus kita kawal bersama agar apapun aturannya nanti tidak bertentangan dengan sistem merit. Implementasinya harus menaati rambu-rambu sistem merit dalam pengembangan karier ASN," ucap Tasdik.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Otok Kuswandaru mengatakan, SE Menteri PANRB No. 19/2023 sejatinya adalah untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah dalam mendorong pencapaian percepatan pembangunan nasional.