Audit Rencana Impor KRL Bekas Rampung, Begini Kata Wamen BUMN

JAKARTA, iNews.id - Kementerian BUMN akan mengambil jalan tengah perihal impor 10 kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang. Pasalnya, pemenuhan kapasitas angkutan penumpang KRL harus dilakukan pada tahun ini. 

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kebutuhan KRL harus menjadi pertimbangan dari rencana tersebut. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan memensiunkan 10 rangkaian KRL pada tahu ini dan 16 rangkaian KRL pada 2024. 

Baca Juga

Anggaran Pembangunan Proyek Jalan Tol Cikunir-Karawaci Capai Rp37 Triliun

Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mendiskusikan rencana impor tersebut. Pembahasan harus dilakukan setelah BPKP menerbitkan hasil audit rencana mendatangkan 10 KRL bekas.

BPKP telah menyerahkan berkas audit kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Namun demikian, Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT KAI (Persero) dan KCI belum menerima berkas tersebut.

Baca Juga

Hasil Audit BPKP soal Impor Kereta Bekas dari Jepang Sudah Diserahkan ke Luhut

"Saya belum terima dokumennya, nanti kita diskusikan dengan BPKP karena ini kan suatu hal yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Kita memahami kebutuhan untuk percepatan impor karena ini memang ada kebutuhan dari sisi kapasitas," ujar Tiko, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Rabu (5/4/2023). 

Baca Juga

Dirut KAI Beberkan Progres Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang

Adapun laporan tim auditor internal negara berisikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan impor 10 rangkaian KRL. BPKP sendiri menilai impor kereta bekas tidak dapat dilakukan lantaran tidak memenuhi kriteria. 

Menurut Tiko, isi rekomendasi BPKP tidak lantas membatalkan rencana impor 10 KRL bekas itu. Lantaran, harus ada pertimbangan kapasitas angkutan penumpang. 

Baca Juga

Izin Impor KRL Bekas Jepang Tak Direstui, Begini Respons Erick Thohir

"Oh belum tahu, pastinya nggak (batal), kita belum tahu, karena saya belum lihat report-nya. Karena kan kita mesti melihat bahwa ini penting, jadi ada dua, dua-duanya berjalan," tuturnya.

"Kita lagi akan tunggu dari temuan BPKP apa yang bisa kita kawal, kan mungkin apakah masalah maintenance, apakah masalah sparepart, saya belum lihat," sambungnya.

Editor: Aditya Pratama