Bagaimana Nasib IKN di Tengah Efisiensi Anggaran? Ini Kata Istana

JAKARTA, iNews.id - Upaya penghematan APBN tengah digalakkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga dipangkas demi mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar Rp306 triliun.

Langkah itu pun menimbulkan tanda tanya besar apakah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bakal berlanjut, mengingat IKN merupakan salah satu proyek yang menelan anggaran sangat besar.

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, proyek IKN dipastikan masih terus berlanjut karena Presiden memiliki komitmen meneruskan pembangunannya.

Menurutnya, pemerintah akan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan selama lima tahun ke depan, termasuk juga membangun gedung lembaga yudikatif dan juga gedung legislatif. Lalu kawasan lainnya akan dibantu pembangunannya oleh pihak swasta.

Baca Juga

ASN Batal Pindah ke IKN Bulan Ini, Kementerian PANRB Ungkap Alasannya

"Bahwa selama lima tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan," kata Hasan di kantornya di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN tahun ini. Menurutnya, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dody menjelaskan, hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Meski begitu, pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program penting.

Editor: Reza Fajri