Bangun MRT Jakarta, Pemprov DKI Terima Hibah Rp9 Triliun dari Jepang

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 13 Februari 2019 - 20:48 WIB
Bangun MRT Jakarta, Pemprov DKI Terima Hibah Rp9 Triliun dari Jepang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima hibah sekitar 70 miliar Yen atau setara Rp9 triliun untuk proyek MRT Jakarta Fase II. (Foto: MRT Jakarta/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima hibah sekitar 70 miliar Yen atau setara Rp9 triliun untuk proyek MRT Jakarta Fase II. Hibah itu diberikan Jepang melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dana tersebut digunakan untuk pekerjaan konstruksi 59,1 miliar Yen, konsultan 6,31 miliar Yen, dan dana tak terduga 4,6 miliar Yen. Nantinya, Pemprov DKI wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tersebut setiap tiga bulan sekali kepada Kemenkeu dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami di pemerintah pusat mendukung secara menyeluruh, karena ini proyek strategis nasional (PSN) yang akan memberikan dampak bukan hanya warga Jakarta melainkan juga seluruh rakyat Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Proyek MRT Jakarta merupakan PSN yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI dengan porsi masing-masing 51 persen dan 49 persen. Investasi ini menggunakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan dikerjakan oleh PT MRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dana hibah ini digunakan untuk pembangunan proyek MRT Fase II yang menghubungkan Bundaran HI - Kota. Namun, depo MRT dipastikan tidak akan dibangun di Kampung Bandan.

"Fase 2 ini sampai dengan Kota kemudian nanti dari Kota kemudian nanti akan ke arah timur ke kawasan BMW dan Ancol. Jadi Kampung Bandan tidak lagi menjadi bagian dari proses ini," kata Anies.

Anies menambahkan, rencana groundbreaking juga masih terkendala izin pembangunan receiving sub station (RSS) dan stasiun di Kawasan Monas. Izin tersebut masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Dari kabar terakhir, Setneg masih mengumpulkan dari kementerian yang relevan untuk menjawab," ujar dia.


Editor : Rahmat Fiansyah