Bebaskan Lahan Jalan Tol, Pemerintah Masih Utang Rp59,9 Miliar ke WIKA

JAKARTA, iNews.id - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA melaporkan utang pemerintah yang masih belum dibayarkan ke perusahaan mencapai Rp59,9 miliar. Utang tersebut untuk menalangi pembebasan tanah jalan tol Serang-Panimbang.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, hingga Juni 2020, total dana talangan tanah yang digunakan untuk satu jalan tol Serang-Panimbang sebesar Rp1,27 triliun. "Kami masih ada kekurangan pengembalian dana Rp59,9 miliar. Jadi kalau dibandingkan dengan Hutama Karya dan Waskita kami memang paling kecil," ujar Agung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga

Hashim Sebut RI Berpotensi Jadi Negara Super Power di Bidang CCS

Agung menjelaskan, pada 2018 lalu, pemerintah telah membayar Rp233 miliar, sementara 2019 sebesar Rp802 miliar. Selanjutnya tahun 2020 sebesar Rp174 miliar. 

Dengan begitu masih tersisa Rp59,9 miliar yang belum dibayarkan dan masih tahap verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kemudian dari pencairan ini kami ada cost of fund, yang mana ada selisih sisa bunga Rp55 miliar sehingga, dampak ke perusahaan, meskipun hanya Rp55 miliar, berdampak ke beban capex (capital expenditure) yang naik. Usulan kami adalah bagaimana supaya perbedaan atau selisih cost of fund ini bisa masuk sebagai pengakuan penambahan biaya investasi yang bisa saja diterbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," kata dia.

Baca Juga

Erick Thohir Tunjuk Agung Budi Waskito Jadi Dirut WIKA

Dari jumlah utang pemerintah tersebut, Agung menyebut sebesar Rp42 miliar saat ini masih dalam proses di BPKP dan diharapkan bisa dibayarkan dalam waktu dekat. "Rp14 miliar sedang dalam proses pengajuan bulan ini, dan Rp3,3 miliar sedang rekonsiliasi dana talangan. ini kita masih berlanjut 2021 masih sekitar Rp600 miliaran," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk