Begini Strategi Kementerian Investasi untuk Capai Target Investasi Rp1.400 Triliun di 2023

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target investasi di tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun. Target tersebut meningkat Rp200 triliun dari tahun lalu.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Iwan Suryana menjelaskan, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut.

Kementerian ESDM Beri Sinyal Kuota Impor SPBU Swasta Naik Tahun Depan

"Ada tiga poin penting yang akan kita lakukan. Pertama, hilirisasi industri. Jadi, hilirisasi industri ini menciptakan nilai tambah," ujar Iwan dalam acara Market Review di IDX Channel, Selasa (17/1/2023).

Iwan menambahkan, hilirisasi telah berhasil menciptakan nilai tambah seperti yang terjadi pada komoditas bijih nikel. Sebelum dilakukan hilirisasi, ekspor komoditas nikel hanya berkisar sekitar 1,1 miliar dolar AS atau setara Rp19 triliun.

Bahlil Sebut Target Investasi 2023 Rp1.400 Triliun Sangat Berat, Ini Alasannya

Namun, setelah diterapkan pelarangan ekspor bijih nikel kemudian bahan baku yang ada diolah, ekspor komoditas nikel meningkat menjadi 20,8 miliar dolar As atau Rp300 triliun.

"Strategi ini masih akan kita lakukan, karena sudah bisa kita lihat hasilnya dan mungkin ke depan komoditi-komoditi yang akan kita larang untuk ekspor akan bertambah, seperti bauksit dan timah mungkin ke depan akan kita larang," tuturnya.

Di Hadapan Jokowi, Bahlil Janji Target Investasi Rp1.200 Triliun Terealisasi

Kemudian, strategi yang kedua menurutnya adalah masalah investasi selama ini tidak lepas dari masalah perizinan. Sehingga, pihaknya akan mendorong perizinan menjadi mudah, cepat dan memberikan kenyamanan untuk investor.

"Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita sudah punya OSS. OSS ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberian perizinan menjadi mudah, menjadi cepat, menjadi online semuanya," ucapnya.

Lalu, strategi ketiga adalah Kementerian Investasi/BKPM akan terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Karena biar bagaimana pun UMKM ini adalah sebagai penunjang perekonomian nasional, UMKM ini kan sangat besar jumlahnya, jadi kontribusi UMKM itu sebesar 61,07 persen dari PDB Indonesia. Selain itu, 120 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM," tuturnya.

"Jadi betul-betul UMKM ini akan kita berdayakan, akan kita naikan kelas dan kita akan kolaborasikan dengan usaha-usaha besar sehingga UMKM ini bisa berkembang menjadi usaha-usaha besar yang akan memberikan kontribusi juga kepada perekonomian nasional," sambungnya.

Editor: Aditya Pratama