Belum Terima THR? Begini Cara Mengadukan Melalui Situs Kemnaker

JAKARTA, iNews.id - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi sebuah kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan pembayaran THR tersebut setiap tahunnya akan mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenegakerjaan (Kemnaker).

Oleh karena itu, Kemnaker membuat situs sebagai platform pengaduan para pekerja apabila perusahaan tempatnya bekerja belum membayarkan THR-nya. Situs tersebut dapat diakses dengan mengunjungi laman https://poskothr.kemnaker.go.id.

Nilai Tukar Rupiah Menguat Jelang Libur Natal, Ditutup di Rp16.765 per USD

Perlu diketahui, melalui SE Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka perusahaan wajib membayar THR kepada para pekerjanya paling lambat H-7 Lebaran.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, ketika H-7 jatuh pada akhir pekan, maka perusahaan boleh membayarkan THR paling lambat di hari Senin setelah akhir pekan.

"Tidak apa-apa (bayar THR ke Senin) yang terpenting dibayar full," ujar Indah saat dihubungi iNews.id, Senin (17/4/2023).

Sehingga apabila para pekerja pada hari ini belum juga mendapatkan THR, maka pekerja bisa mengunjungi situs aduan resmi tersebut. Nantinya, aduan pekerja akan diproses dan terdapat beberapa ancaman sanksi yang bisa dijatuhkan kepada perusahaan.

Sanksi tersebut di antaranya mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pemerintah juga bisa mengenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

Selain itu, pengaturan besaran THR yang diterima oleh pekerja juga sudah diatur dalam SE tersebut. Pekerja yang baru satu bulan lebih atau kurang dari satu tahun bisa mendapatkan THR dengan penghitungan proposional.

Adapun penghitungannya, yaitu masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dikalikan 1 kali gaji. Hasil tersebut nantinya diterima oleh pekerja sebagai THR lebaran, diperbolehkan lebih namun dilarang untuk dikurangi, sebab sudah ada metode penghitungannya.

Pembukaan posko THR tersebut dibuka sejak 28 Maret 2023. Kemnaker mencatat sejak dibuka hingga 14 April posko THR tersebut telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan terkait masalah pembagian THR kepada karyawannya.

Editor: Aditya Pratama