Beras Impor Asal Kamboja Tiba di RI, Partai Perindo Minta Bansos Daerah Rawan Pangan Ditambah

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyambut baik masuknya impor beras tahap awal dari Kamboja sebanyak 3.500 ton. Menurutnya, yang paling utama adalah terjaminnya ketersediaan beras nasional untuk mencukupi kebutuhan rakyat.  

"Impor beras itu harus dilakukan mengingat musim kemarau panjang dan kekeringan akibat fenomena El Nino telah menurunkan produksi beras nasional. Petani gagal tanam dan gagal panen, akibatnya stok beras turun. Jadi memang harus impor," ucap Yerry kepada wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Baca Juga

HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri

Berdasarkan data yang diperoleh Tim Litbang Partai Perindo, sebanyak 3.500 ton beras impor asal Kamboja dilaporkan sudah masuk wilayah RI, lewat pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. 

Disebutkan, realisasi impor ini adalah salah satu hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet pada 4 September 2023 lalu. 

Baca Juga

RI Bakal Tambah Impor Beras 1,5 Juta Ton dari Vietnam dan Thailand

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, ini merupakan pertama kalinya Kamboja mengirimkan berasnya setelah adanya MoU sejak 11 tahun yang lalu. 

Baca Juga

Antisipasi Dampak El Nino, Luhut Sebut Pemerintah Bakal Impor Beras 1 Juta Ton Lagi

Pasalnya, selama 11 tahun tidak ada yang bisa mengeksekusi MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) itu dan tidak satu butir pun beras masuk. Hari ini  beras dari Kamboja bisa masuk dan berasnya sangat baik.

"Partai Perindo tentu mendukung langkah Presiden Jokowi untuk pengadaan beras dari Kamboja. Tetapi kami juga meminta Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk secara reguler turun ke lapangan dan lakukan operasi pasar agar harga beras turun," tutur Yerry.

Yerry-- yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini -- juga meminta pemerintah menambah bantuan sosial pangan berupa beras ke daerah-daerah yang paling terdampak kekeringan dan menderita kekurangan pangan.

"Kami minta Pemerintah untuk menambah bantuan sosial pangan berupa beras ke daerah-daerah seperti Papua Pegunungan, Papua, Papua Barat, dan NTT. Daerah-daerah itu yang paling kekurangan pangan dan paling menderita karena kemarau panjang," kata Yerry.

Editor: Puti Aini Yasmin