Besok, DPR Panggil Menteri Perdagangan Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA, iNews.id - DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, untuk memberikan penjelasan terkait kelangkaan minyak goreng.

"Besok kami akan panggil menteri perdagangan untuk menjelaskan masalah kelangkaan minyak goreng di masyarakat, dalam rapat kerja dengan komisi VI," kata Anggota DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, saat dihubungi MNC Portal, Minggu (30/1/2022).

Inalum Proyeksikan Konsumsi Almunium Bakal Melonjak 600 Persen, Ini Pemicunya

Saat ini, persediaan minyak goreng terutama yang berada di pasar ritel modern mengalami kelangkaan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya serapan minyak goreng di masyarakat, namun ketersediaan minyak goreng yang dimiliki pemerintah dengan harga murah cukup terbatas.

Bahkan target pemerintah untuk mengumpulkan 200 juta liter minyak goreng/bulan dari produsen minyak setidaknya hanya terealisasi 10 persen. Sehingga pada bulan Januari pemerintah hanya berhasil mengumpulkan 20 juta liter minyak goreng.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang mewajibkan seluruh produsen minyak goreng untuk menyetorkan 20 persen produksinya untuk pasar dalam negeri.
Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan DPO (Domestic Price Obligation), sehingga modal produksi minyak goreng menjadi lebih murah.

Dengan kebijakan yang demikian, diharapkan dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng yang saat ini tengah terjadi di pasar masyarakat.

Andre menjelaskan ketika harga minyak goreng curah Rp11.000/liter harga CPO (crude palm oil) adalah Rp7.000/Kg hingga Rp8.000/Kg.

Sedangkan harga CPO saat ini adalah Rp15.000 perkilogram, sehingga harga bahan baku yang tinggi tersebut membuat harga minyak goreng tinggi.

"Dan memang kita juga banyak mengekspor keluar negeri minyak goreng ini, untuk itu pemerintah menerbitkan dua kebijakan, pertama DMO bahwa produsen minyak goreng diwajibkan menyetor 20 produksi mereka untuk kebutuhan dalam negeri dan DPO, yaitu Pemerintah menetapkan harga CPO untuk modal produk minyak goreng itu kalau tidak salah Rp9.800/Kg," ujar Andre.

Menurut dia, untuk penyetoran 20 persen produsen minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri hingga saat ini teknisnya sedang disiapkan oleh pemerintah.

"Pak Mendag sudah menyampaikannya, pemerintah juga akan mengambil langkah hukum yang tegas, bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan, jadi kalau ada yang melakukan tindakan yang melanggar hukum tentunya pemerintah akan melakukan penegakan hukum, Kita DPR mendukung upaya penegakan hukum," tutur Andre.

Editor: Jeanny Aipassa