BGN bakal Tambah Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis Jadi 2 Juta Orang

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperluas jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) dalam waktu dekat. Selain itu, program ini juga akan menjangkau hingga wilayah Papua.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, penerima MBG akan ditambahkan menjadi 2 juta pada 17 Februari 2025 mendatang, dari saat ini mencapai 760.000 penerima.

Baca Juga

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

"Yang sekarang 760 (ribu), nanti kita targetnya di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima MBG)," ucap Dadan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip, Kamis (13/2/2025).

Dadan menambahkan, penambahan penerima manfaat MBG salah satunya didorong pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua dan Papua Tengah.

Baca Juga

Pakar: Masalah Makan Bergizi Gratis Banyak, Jadi Sasaran Pemburu Rente

"Sudah tuntas. Nanti tanggal 17 Februari sudah ada di Papua dan Papua Tengah," katanya.

Baca Juga

Momen Prabowo Tinjau Makan Bergizi Gratis di SD Bogor, Sempat Intip Siswa Belajar

Terkait tambahan anggaran Rp100 triliun yang kemungkinan berasal dari efisiensi anggaran APBN dan APBD, dia menyebut penggunaan anggaran berdasarkan tiga hal, di antaranya meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan inovasi.

Dadan menyebut, BGN memenuhi ketiga aspek tersebut, di mana program makan bergizi gratis bisa menciptakan lapangan kerja 1,5 juta, memanfaatkan lahan menganggur, dan melakukan inovasi.

Baca Juga

Istana: Masukan Siswa Jadi Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

"Nah, kebutuhan kita, kalau nanti penambahan itu, atau percepatan itu dimulai September maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun, maksimal lho ya," ucapnya. 

"Jadi, masih ada sekitar Rp200,6 triliun yang bukan untuk badan gizi, tapi untuk program-program yang, satu itu meningkatkan lapangan kerja, dua meningkatkan produktivitas, tiga meningkatkan inovasi. Itu banyak sebetulnya yang masih bisa dikerjakan oleh kementerian dan lembaga lain," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama