BKI Salurkan Dana Rp300 Juta untuk Usaha Mikro Hingga Majelis Taqlim

Selasa, 26 Oktober 2021 - 20:43:00 WIB

Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menyalurkan bantuan dana Rp300 juta untuk usaha mikro hingga majelis taqlim. Kegiatan tersebut merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BKI.

Kali ini, penyaluran program TJSL PT BKI tersebut menyasar pelaku usaha mikro, mushola, hingga majelis taqlim di wilayah Bogor, Jawa Barat. Seremoni pemberian bantuan dana dilaksanakan dengan menyerahkan secara simbolis kepada 6 mitra usaha mikro di wilayah Kabupaten Bogor.

Perkuat Data Manifest, Pemerintah Didesak Ubah Skema Penjualan Tiket Kapal Penyeberangan

Penyalurannya dilaksanakan di Gedung Kadin, Kabupaten Bogor, yang dihadiri langsung oleh Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty.

Pada kesempatan itu, Sintha menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BKI dimana saat kondisi yang masih sulit ini BKI dapat memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dalam mengembangkan UMK.

“Kami sangat berharap program ini dapat berkelanjutan pada periode-periode berikutnya dengan lebih banyak lagi UMKM yang membutuhkan dukungan dan kedepannya Kadin Kabupaten Bogor siap mendukung dalam menyelaraskan semua program program yang dapat disinergikan oleh PT BKI dan rekan-rekan UMKM," ujar Sintha, Selasa (26/10/2021).

Manager TJSL PT BKI, Endah Mustika, menyebut selain penyaluran program pendanaan UMKM juga disalurkan bantuan untuk pembangunan masjid dan fasilitas umum untuk musholla Baitussalam, Masjid Al-Hidayah Jadidah dan Musholla Al-Muhajirin di Bogor dan Bekasi.

“Penyaluran ini merupakan program dari BUMN yg bertujuan utk membantu para UMKM dan koperasi dalam percepatan pemulihan perekonomian dan melalui kegiatan ini membuat kita dapat saling membantu dalam memberikan manfaat pada ekonomi, sosial dan lingkungan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19,” kata Endah.

Sebagai informasi, BKI merupakan satu-satunya BUMN yang diberi kewenangan untuk mengklasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia.

Editor: Jeanny Aipassa