BP Batam Targetkan Anggaran Rp2,4 Triliun di 2027, Tak Bergantung Tambahan APBN

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan rencana anggaran 2027 sekitar Rp2,4 triliun tanpa tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan tersebut akan diupayakan melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengatakan keputusan tersebut bukan berarti Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Namun, BP Batam memilih mengoptimalkan kemampuan pendapatan sendiri agar tidak bergantung pada tambahan APBN.

Baca Juga

Mengintip Pasar Otomotif di Kawasan Zona Perdagangan Bebas Batam 

“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Li Claudia Chandra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, dikutip Rabu (2/9/2026). 

Baca Juga

Imigrasi Deportasi 92 WN China gegara Penipuan Investasi di Batam, Dicekal Seumur Hidup

Menurut dia, kemandirian Batam bukan hanya soal kemampuan membangun dengan kekuatan sendiri, tetapi juga upaya untuk tidak menambah beban fiskal negara.

“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.

Baca Juga

Terisi Penuh Sebelum Beroperasi, Telkom Percepat Ekspansi Kapasitas NeutraDC di Batam 

Li Claudia mengatakan rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 menunjukkan upaya BP Batam mendorong pengelolaan kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata Li Claudia.

Baca Juga

Mantan Duta Pariwisata Batam Ikut Audisi Miss Indonesia 2026, Siap Naik Level

Menurutnya, kemandirian pembiayaan tidak berarti Batam berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Dukungan tersebut tetap dibutuhkan, terutama melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan.

“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.

Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat pembangunan.

“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

BP Batam menilai pilihan untuk tidak bergantung pada tambahan APBN semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan fiskal nasional. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang terdampak bencana, mengalami krisis kemanusiaan, maupun menghadapi kebutuhan luar biasa lainnya.

“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?” ujar Li Claudia Chandra.

Meski demikian, pembangunan Batam tetap dinilai memiliki arti strategis bagi perekonomian nasional. Karena itu, BP Batam ingin pertumbuhan kawasan tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan efisiensi.

“Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” ucap Li Claudia Chandra.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menegaskan keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bentuk tanggung jawab Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Di tengah kebutuhan fiskal nasional yang semakin besar, BP Batam memilih membiayai pembangunan melalui optimalisasi PNBP. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan. Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” tegas Amsakar.

Editor: Rizky Agustian