BPJT Targetkan 3.196 Km Jalan Tol Tersambung hingga Akhir 2024
JAKARTA, iNews.id - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 3.196 kilometer (km) jalan tol akan tersambung hingga tahun 2024. Kepala BPJT, Danang Parikesit menjelaskan, hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol beroperasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km.
"Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Rabu (29/3/2023).
Danang menambahkan, jalan tol yang telah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun ini sepanjang 24,39 km, di antaranya Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Tol Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Tol Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km).
Direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol yang beroperasi akan bertambah 309,78 km, yaitu Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Tol Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Tol Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), Tol Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km).
Kemudian, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km), Tol Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Tol Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), Tol Binjai-Langsa (26,2 km), dan Tol Sp. Indralaya-Prabumulih (64,7 km).
Sedangkan, pada 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi, yaitu Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km), Tol Padang-Pekanbaru (24,7 km), Tol Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km), Tol Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3-4 (58 km), Tol Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km), Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km), Tol Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km), dan Tol Akses IKN (52,8 km).
Danang mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol, di antaranya keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.
“Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol. Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” tuturnya.
Editor: Aditya Pratama