BPK Temukan Proyek di 13 BUMN Mandek, Ini Instruksi Erick Thohir

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menginstruksikan perusahaan pelat merah yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) segera menuntaskan proyek yang mandek. 

Hal itu, terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan sejumlah proyek garapan 13 BUMN terhenti alias mandek. Padahal, pemerintah telah menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2020-2022 sebesar Rp Rp10,49 triliun.

Baca Juga

Paviliun Indonesia di COP30 Brasil Dibuka, Menteri KLH: RI Siap Jadi Jembatan Hijau Dunia

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan Erick Thohir sudah menginstruksikan agar persoalan masa lalu segera selesaikan ke-13 perusahaan tersebut, termasuk utang dan pabrik gula yang ditargetkan rampung 2024.  

"Pokoknya Pak Erick targetnya utang-utang lama 2015-2016, termasuk ada pabrik gula itu akan dibereskan paling lambat 2024," ujar Harry dalam acara Ngopi BUMN, Kamis (22/6/2023).

Baca Juga

Erick Thohir Targetkan IPO PHE, Palm Co, dan Sugar Co pada Akhir Tahun Ini

Kementerian BUMN tengah melakukan pemetaan terhadap proyek yang menggunakan PMN, namun belum terealisasi 100 persen. 

Laporan awal, Arya menyebut masih ada sejumlah BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Barata Indonesia (Persero), hingga PTPN X, yang belum merampungkan proyek dengan menggunakan dana APBN. 

Baca Juga

Usulan PMN BUMN Naik Jadi Rp57,96 Triliun pada 2024, Ini Penjelasan Erick Thohir

"Yang pasti ini kami lagi dikebut seperti pabrik gula yang belum selesai," ungkap Harry.

Hasil pemeriksaan BPK sebelumnya menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN BUMN sepanjang 2020 hingga semester I/2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria. Namun, terdapat pengecualian atas beberapa permasalahan, salah satunya perihal pengerjaan beberapa proyek. 

Pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan semester I/2022 sebesar Rp10,49 triliun, belum dapat diselesaikan.

Nilai tersebut terdiri dari total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan yakni Rp10,07 triliun. Sedangkan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp424,11 miliar.

Akibatnya, aset sebesar Rp10,07 triliun belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional sebesar Rp424,11 miliar tidak tercapai, serta terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum dapat beroperasi. 

Editor: Jeanny Aipassa