BPN Tegaskan Aturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Hanya Berlaku untuk Pembeli Tanah
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan aturan yang menyebutkan kewajiban melampirkan kartu anggota BPJS Kesehatan dalam transaksi jual-beli tanah hanya berlaku bagi pembeli.
Staf Khusus Menteri ATR atau Kepala BPN, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan aturan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. BPN akan memberlakukan aturan tersebut, mulai 1 Maret 2022.
"Hanya pembeli saja yang melampirkan kartu ini (BPJS Kesehatan). Sejauh ini kami koordinasikan dengan Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan), cukup pembeli saja, karena di dalam Inpres 1/2022 ditujukan hanya untuk pemohon," ujar Taufiq dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Kamis (24/2/2022).
Taufiq menjelaskan, aturan ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan peralihan hak tanah karena jual beli, sebagaimana disebut dalam Inpres 1/2022. Lalu, untuk pemohon lebih dari 1 orang, maka masing-masing harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan.
"Boleh menggunakan kartu BPJS Kesehatan, Askes dan Indonesia Sehat," kata Taufiq.
Lalu, untuk pembeli yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan akan diberikan waktu mendaftar. Proses peralihan hak tanah tetap akan dijalankan. "Apabila belum melampirkan kartu BPJS Kesehatan, berkas tersebut akan tetap diproses, tapi dalam waktu pengambilan (sertifikat), harus dilampirkan," ujar Taufiq.
Adapun, aturan ini berlaku 1 Maret 2022. Taufiq menegaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait hal ini terutama pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
"Hingga saat ini kami sudah sosialisasikan ke PPAT dan insya Allah sudah selesai, ada tambahan materi-materi sosialisasi bahwa ini tidak menyusahkan, jadi masyarakat jangan terpengaruh pendapat yang negatif. Kita lihat cakupan BPJS Kesehatan ini sudah luas, sebenarnya tidak ada masalah lagi dalam persoalan tersebut," ujar Taufiq.
Editor: Jeanny Aipassa