BTN Siapkan Rp6 Triliun untuk Spin Off Unit Usaha Syariah

Senin, 08 Juli 2024 - 15:04:00 WIB

BTN akan menyiapkan anggaran senilai Rp6 triliun untuk mendukung pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah. (Foto: Anggie Ariesta)

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah terealisasi di semester I 2025. Perseroan menyiapkan anggaran senilai Rp6 triliun untuk mendukung aksi korporasi tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan. pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp1,5 triliun hingga Rp6 triliun agar BTN Syariah tidak masuk dalam kategori BUKU 1 atau kategori terendah dari BUKU lainnya.

Bloomberg Temui Prabowo, Bahas Soal Potensi Kerja Sama dengan Danantara

Adapun, BTN Syariah ditargetkan masuk BUKU II atau kategori bank dengan modal inti antara Rp1 triliun-Rp5 triliun.

"Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS Rp1,5 sampai Rp6 triliun total capital-nya, supaya dia enggak turun ke BUKU I. Kita harapkan dia tetap di BUKU II,” ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7/2024).

Presiden Jokowi Groundbreaking Gedung BTN di IKN

Nixon menambahkan, sepanjang kuartal I 2024, BTN Syariah membukukan kinerja keuangan yang positif. Di mana, laba bersih naik 56,1 persen menjadi Rp164 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK) juga terkerek naik di tiga bulan pertama tahun ini, menjadi Rp43 triliun. Nilai tersebut tumbuh 20,3 persen secara tahunan.

"DPK juga tumbuhnya jauh lebih bagus dari induknya (BTN) yaitu 20 persen. Kemudian laba bersihnya baiknya 56 persen," ucapnya.

Dari sisi aset juga tumbuh 17,9 persen menjadi Rp55 triliun per Maret 2024. Kemudian, pembiayaan tumbuh 20 persen menjadi Rp39 triliun.

"Kami sangat senang pak karena mereka tumbuh organik dengan sangat baik dan memang menyasar segmen perumahan dan pembiayaan consumer juga," tuturnya.

“Jadi ga main ke mana-mana. Jadi ini bank engga main ke corporate, nggak main ke commercial, tidak main ke UMKM juga. Jadi lebih ke kebutuhan consumer masyarakat pada umumnya di bidang perumahan terutama dan mereka menginginkan akadnya secara syariah,” katanya.

Editor: Aditya Pratama