Bulog Mengaku Kesulitan Salurkan Beras dalam Program BPNT

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah mengganti program beras sejahtera (rastra) dengan bantuan pangan non tunai (BPNT). Meski dilibatkan dalam program baru tersebut, Perum Bulog mengaku kesulitan menyalurkan beras.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, program baru pemerintah membuat Bulog kehilangan pangsa pasar yang cukup besar. Berbeda saat program rastra di mana Bulog menjadi penyalur tunggal, kali ini lembaga itu memiliki banyak pesaing.

Baca Juga

Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih Dua Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

"Bukan tidak boleh (ikut BPNT). Tapi Bulog bukan satu-satunya. Jadi ini pasar bebas jadi tidak pasti," kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Dalam program BPNT, penerima bantuan sosial (bansos) nantinya bisa membeli sembako seperti beras dan telur secara nontunai di e-warung. Tri menyebut, Bulog tidak ditugaskan sebagai penyalur tunggal pangan ke e-warung.

E-warung akan menjadi garda terdepan dalam program BPNT. Setiap kelurahan atau desa nantinya akan ada minimal satu e-warung yang ditunjuk Dinas Sosial setempat dengan rekomendasi dari kepala desa. Suplai sembako e-warung akan dipasok dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah tersebut.

Setelah penghapusan rastra, kata Tri, bisnis Bulog saat ini hanya operasi pasar. Itu pun jika ditugaskan pemerintah. Oleh karena itu, manajemen Bulog tengah memutar otak untuk menyalurkan beras dengan menjual ke luar negeri (ekspor).

Dia mengeluh, stok beras di Bulog bisa berlebih karena selama ini menyalurkan beras ke 295 kabupaten dalam program rastra. Apalagi, Bulog ditugaskan untuk menyerap beras di dalam negeri hingga 1,4 juta ton pada tahun ini. Sementara operasi pasar hanya menyerap sekitar 300 ribu ton beras saja.

"Di sisi hilir, kita serap untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah tapi sekarang malah kita tidak ditugaskan distribusikan kepada mereka," kata Tri.

Editor: Rahmat Fiansyah