Bulog Siapkan 240.000 Ton untuk Lanjutkan Distribusi Bansos Beras 15 Februari

JAKARTA, iNews.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan kembali dilanjutkan. Proses penyaluran mulai dilaksanakan pada Kamis (15/2/2024) mendatang.

Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi penyaluran bansos akan menggunakan beras yang diamankan Perum Bulog saat ini. Di mana, total stok yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 1,2 juta ton. 

Baca Juga

Bahlil Ungkap Penyebab Blok Masela Tak Kunjung Produksi Setelah 26 Tahun

“Kita punya stok di Bulog 1,2 juta ton, yang 250.000 ton diminta untuk disiapin. Kemudian yang 200.000 ton untuk komersial, kemudian 230.000-240.000 ton untuk bantuan pangan di tanggal 15 kita mulai,” ujar Arief ditemui di Robinson Ramayana Ciplaz Klender, Ja­karta Timur.

Arief memastikan bahwa bantuan pangan tidak ada kaitannya dengan agenda politik pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga, penyalurannya tetap dilaksanakan pemerintah melalui Bulog. 

Baca Juga

Pemerintah Mau Hentikan Bansos Beras dari 11-14 Februari 2024!

“Ada 22 juta KPM diberi bantuan pangan, itu bukan politisasi sekali lagi. itu memang masyarakat terendah yang memerlukan,” ucapnya.

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga merespon rumor bansos 10 kilogram yang diklaim telah dipolitisasi. Menurutnya, bantuan pangan ini sudah berjalan sejak lama.

Baca Juga

Bansos Beras 10 Kg Diteruskan hingga Juni 2024, Presiden Jokowi: Kalau Memungkinkan Kita Lanjutkan

Dia menjelaskan, kebijakan pemberlakukan bansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga, ‘ribut-ribut’ soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.

“Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu,” tutur Erick.

Program penyaluran pangan secara gratis itu, kata dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.

“Saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah, yang memerlukan, masa kita setop program seperti ini,” ucap dia

Editor: Puti Aini Yasmin