Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Polemik Whoosh, Eks Penyidik KPK: Dugaan Pemufakatan Jahat Sulit Diusut jika China Tak Berkenan
Advertisement . Scroll to see content

Bupati Bandung Barat Tolak Kompensasi dari Proyek Kereta Cepat JKT-BDG

Senin, 22 Oktober 2018 - 18:07:00 WIB
Bupati Bandung Barat Tolak Kompensasi dari Proyek Kereta Cepat JKT-BDG
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melintasi Kabupaten Bandung Barat mengalami penolakan dari warga termasuk dari Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. (Foto: Sindonews)
Advertisement . Scroll to see content

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menolak mentah-mentah uang kompensasi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, nilai yang diberikan sebesar Rp16,5 miliar terlalu kecil.

"PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) akan memberikan bantuan atau kompensasi sebesar Rp16,5 miliar. Uang sebesar itu cukup untuk membangun apa di Kabupaten Bandung Barat? Makanya saya tolak," kata Aa Umbara di Bandung Barat, Senin (22/10/2018).

Bupati asal PDI Perjuangan itu menilai, keberadaan megaproyek itu seharusnya memberikan dampak pada pembangunan dan kemajuan kehidupan warga Bandung Barat. Apalagi, proyek tersebut mengambil lahan di kawasan itu cukup besar. Dia juga mendengar minimnya tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut.

Aa Umbara mendorong KCIC untuk memberikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur ketimbang uang. Dia menilai, perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China itu sebaikanya memperbaiki akses jalan Cikalong Wetan-Cisarua yang saat ini kondisinya belum layak. 

"Saya ingin KCIC meningkatkan infrastruktur akses jalan di sana. Nantinya mereka juga akan diuntungkan karena penumpang yang turun di Walini dengan tujuan ke Lembang jadi lebih mudah karena tidak harus memutar ke Kota Bandung," ucapnya.

Selain itu, dia menilai kompensasi yang diberikan KCIC tidak sepadan. Dia mencontohkan, PT PLN (Persero) yang membangun PLTA Upper Cisokan memberikan community development senilai Rp225 miliar. Bantuan itu dipakai untuk rehabilitasi jalan kabupaten, rumah sakit, masjid, dan fasilitas publik lainnya.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat itu mengatakan, saat itu lahan yang dibutuhkan untuk PLTA milik PLN sebesar 450 hektare (ha) sementara KCIC membutuhkan lahan hingga 2.800 ha untuk jaringan kereta api dan transit oriented development (TOD). 

Editor: Rahmat Fiansyah

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut