Dana Kompensasi BBM Rp137,6 Triliun Dibayar Lebih Cepat, Bos Pertamina: Terima Kasih Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi pemerintah yang mempercepat pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah disalurkan pada semester I 2022 sebesar Rp137,62 triliun termasuk pajak atau Rp118,62 triliun tidak termasuk pajak.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengtaakan, dana kompensasi itu berasal dari selisih harga jual formula dan harga jual eceran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Nilai dana kompensasi tersebut telah di-review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ada Stimulus, Purbaya Proyeksi Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5,5 Persen

Nicke pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada semester 1 2022," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (3/11/2022).

Perkuat Pengembangan Geothermal, Erick Ingin Merger Anak Usaha Pertamina-PLN dengan Geo Dipa

Dia menututkan, dana kompensasi sudah masuk ke kas perseroan. Dia menilai, itu sebagai wujud dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan distribusi BBM bersubsidi.

Nicke mengatakan, pemerintah terus melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM bersubsidi, yaitu JBT Solar dan JBKP Pertalite meski menimbulkan beban subsidi dan kompensasi BBM relatif besar. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM dengan bijak.

Resmi, BBM di Bawah RON 90 Dihapus Mulai 1 Januari 2023

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai beralih untuk mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, menurutnya, Pertamina akan terus melakukan upaya agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi masyarakat yang berhak. Upaya yang dilakukan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU secara real time, memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

Selain itu, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Ini membuat semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan.

Pertamina juga terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Perseroan juga mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite.

Di samping itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat Holding maupun Subholding. Adapun realisasi program efisiensi biaya di Pertamina Group hingga September 2022 mencapai 535,56 juta dolar AS atau setara Rp7,83 triliun.

“Pertamina terus melakukan penguatan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi, agar lebih efisien dan optimal dengan dukungan pemerintah dan masyarakat,” ucap Nicke.

Editor: Jujuk Ernawati