Dirjen Bea Cukai: Proses Pemecatan Andhi Pramono dari ASN dalam Proses

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memproses pemecatan eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pernyataan itu, disampaukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kemenkeu, Askolani. Meski demikian, Askolani tidak merinci dengan pasti waktu yang dibutuhkan dalam proses pemecatan tersebut dan kapan Andhi Pramono akan melepas status ASN Kemenkeu.

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

"Saat ini sedang proses (pemecatan ASN)," ujar Askolani di Gedung B Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Minggu (28/5/2023). 

Menurut dia, proses terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Askolani juga menepis tudingan terkait perbedaan waktu proses pemecatan antara eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar itu dengan Rafael Alun Trisambodo yang juga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

5 Fakta Andhi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar Jadi Tersangka KPK, Nomor 3 Ungkap Sosoknya

"Proses terus berjalan. KPK sedang memproses dan kami mengikuti proses tersebut, semua sama kan kita harus ikuti UU ASN," kata Askolani.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. KPK menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status hukum Andhi Pramono. 

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Bogor, Temukan Bukti Gratifikasi

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, Kementerian Keuangan telah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan proses tindak lanjut terkait jabatan Andhi Pramono tersebut.

Selain itu, Nirwala mengatakan Ditjen Bea Cukai tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran integritas dan bakal menindak pegawai yang terlibat jika terbukti melakukan pelanggaran.

"Bea Cukai menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 94/2021 tentang Disiplin ASN yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan," ungkap Nirwala.

Editor: Jeanny Aipassa