Ditjen Perkeretaapian Targetkan Pembangunan Jaringan Kereta Api 10.524 Km pada 2030

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan jaringan kereta api (KA) sepanjang 10.524 kilometer (Km), termasuk KA perkotaan sepanjang 3.755 Km pada 2030. Pembangunan ini dicapai secara bertahap dengan baseline pada 2019.

"Pembangunan tersebut berlokasi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/7/2022). 

Baca Juga

Pemerintah Berikan Relaksasi KUR Bagi Debitur Terdampak Bencana Sumatera Selama Tiga Tahun

Adapun target pada 2030 lainnya di antaranya, pembagian kereta api penumpang, dari semua perjalanan sebesar 7-9 persen (eksisting 4 persen), pembagian kereta api barang sebesar 11-13 persen (eksiting 1,1 persen), terwujudnya peran kereta api sebagai tulung punggung angkutan massal antar kota dan perkotaan serta barang.

Kemudian, terbangunnya jaringan kereta api di pulau Sumatera dan Sulawesi, pembangunan jalur ganda dan elektifitasi lintas utama Jawa, serta beroperasinya KA kecepatan tinggi (hight speed tranin) di Pulau Jawa. 

Baca Juga

Libur Sekolah, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Tembus 514.286 Orang

Lebih lanjut, Zulfikri menjelaskan bahwa terdapat empat Major Project RPJMN 2020-2024 yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan yang dilakukan oleh DJKA.

“Keempat Major Project tersebut mencakup Kereta Api Makassar - Parepare, Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung, Peningkatan Kecepatan Jakarta – Surabaya Tahap I Jakarta - Semarang, dan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar),” kata dia.

Baca Juga

Kereta Api Legendaris Mak Itam Kembali Jajal Rel Sawahlunto-Muaro Kalaban

Adapun untuk pelaksanaan program utama tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, di mana mengacu pada rencana induk perkeretaapian nasional mencapai sekitar Rp853 triliun dengan proposi pembiayaan alternatif sebesar 68 persen dan APBN sebesar 32 persen.

Baca Juga

KAI Lakukan Kampanye Cegah Tindak Kekerasan Seksual di Kereta Api

“Kami mendorong peran aktif swasta/BUMN dan Pemda dengan skema pembiayaan alternatif, mengupayakan utilisasi aset BMN melalui skema kerjasama, hingga memberikan perizinan yang cepat dan mudah kepada badan usaha dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembangunan perkeretaapian,” ucapnya.

Zulfikri menyampaikan, beberapa pekerjaan pembangunan yang sudah memanfaatkan pembiayaan alternatif melalui skema konsesi diantaranya ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, reaktivasi jalur KA Cibatu-Garut, hingga pengembangan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta. 

Skema konsesi juga diterapkan pada pengembangan Segmen I Sumatera Bagian Selatan, Stasiun Baru Jatake, Stasiun Sukacinta-Serdang, dan pengembangan Stasiun Tigaraksa. 

“Selain konsesi, kami jug memanfaatkan skema KPBU seperti pada pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang saat ini sudah hampir 100 persen pengerjaannya,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama