DPR Minta Erick Thohir Jelaskan 4 Opsi Selamatkan Garuda secara Komprehensif

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya menawarkan empat opsi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Soal hal ini, anggota Komisi VI DPR meminta penjelasan secara komprehensif. 

Anggota Komisi VI Evita Nursanty berpendapat, opsi yang ditawarkan pemegang saham kepada manajemen BUMN penerbangan itu sulit direalisasikan karena beberapa pertimbangan. 

Baca Juga

Danantara Buka Suara Soal Keterlibatan dalam Merger Grab dan GOTO

Misalnya, opsi pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Dia mencatat, opsi ini akan membuat utang Garuda makin bengkak. Utang Garuda saat ini sebesar Rp70 triliun, yang akan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. 

"Opsi pertama, itu enggak mungkin dilakukan karena utang Garuda akan numpuk terus," kata Evita dalam Rapat Kerja bersama Kementerian BUMN, Kamis (3/6/2021). 
 
Opsi kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda. Menurut dia, hal ini juga sulit dilakukan. Opsi ketiga, melakukan restrukturisasi Garuda dan mendirikan maskapai nasional baru. 

Baca Juga

Dukung Garuda, Rachmat Gobel Berharap Likuidasi jadi Solusi Terakhir

"Ini lebih enggak mungkin lagi. Opsi empat, Garuda akan dilikuidasi dan pihak swasta dibiarkan mengisis kekosongan. Artinya, kita engak punya national flag lagi," ucapnya.

Karena itu, Evita meminta supaya Menteri Erick Thohir memberikan penjelasan secara komprehensif terkait opsi penyelamatan yang ditawarkan pemegang saham kepada Garuda. 

Baca Juga

Komisaris Peter Gontha Minta Gajinya Ditangguhkan Demi Ringankan Geban Garuda

"Saya minta penjelasan dari Pak Menteri karena terus terang, saya selaku anggota Komisi VI tahu BUMN ini dari media. Saya menginginkan penjelasan langsung dari Pak Menteri di rapat ini, isu pertama isu penyelamatan Garuda," tutur dia. 

Adapun rincian empat opsi pemegang saham. Pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Meski begitu, salam catatan pemegang saham, pemerintah berpotensi meninggalkan maskapai penerbangan pelat merah itu dengan hutang warisan yang besar. Kondisi ini membuat perseroan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Baca Juga

Hak-hak yang Didapat Karyawan Garuda jika Pilih Pensiun Dini

Opsi ini merujuk pada praktik restrukturisasi pemerintah Singapura terhadap salah satu penerbangan nasional negara setempat yakni, Singapore Airlines.

Kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda. Seperti, utang, sewa, dan kontrak kerja. Dalam catatan pemerintah, opsi ini masih mempertimbangkan Undang-undang (UU) kepailitan. Apakah regulasi memperbolehkan adanya restrukturisasi. Opsi ini merujuk pada penyelamatan Latam Airlines milik Malaysia.

Baca Juga

Atasi Krisis Garuda Indonesia, Kementerian BUMN Tawarkan Empat Opsi

Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda, bahkan menjadi national carrier di pasar domestik. Catatannya, untuk dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki national flag carrier. 

Keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya, dengan pajak bandar udara (bandara) atau subsidi rute yang lebih rendah. Jika, opsi terakhir menjadi pilihan pemerintah, maka Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki national flag carrier.

Editor: Jujuk Ernawati