DPR Minta Keran Ekspor Biji Bauksit Dibuka Lagi, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Komisi VII DPR RI mengusulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka lagi ekspor bijih bauksit secara terbatas. Hal itu dinilai dapat menggerakkan perekonomian di Kalimantan Tengah. 

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Juni 2023 sudah melarang ekspor bauksit. Langkah itu dilakukan demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri alias hilirisasi.

Baca Juga

Ada Stimulus Ekonomi, Purbaya Optimistis Tax Ratio Meningkat di Kuartal IV-2025

"Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (8/7/2024). 

Demikian diungkapkan Maman lantaran dirinya mewakili aspirasi daerah pemilihannya di Kalimantan Barat, di mana sumber daya alam terbesarnya adalah bauksit. 

Apalagi menurutnya saat ini masih sedikit smelter-smelter bauksit di Indonesia yang beroperasi, di antaranya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), PT Well Harvest Winning Alumnia Refinery (WHW) yang berlokasi Kalimantan Barat dan yang saat ini sedang proses commisioning yaitu PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). 

Maman bilang, adanya kebijakan penutupan ekspor ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat, terutama  terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Ia pun berharap keran ekspor dapat dibuka secara terbatas.

"Jadi maksud saya, saya juga harus moderasi, semangat saya juga tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan kembali ekspor. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi itu juga dibuka secara proporsional," kata dia.

Maman pun meminta kajian usulan pembukaan ekspor bauksit ini dengan kuota terbatas yang disiapkan pemerintah nantinya bersifat objektif.

"Poinnya saya ingin tegaskan satu hal ya, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar, tidak. Karena semangat pembelajaran itu juga harus ada, tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat," ujar Maman. 

Editor: Puti Aini Yasmin