Duh! DPR Ngeluh Pembahasan RUU EBET Alot, Singgung soal Skema Power Wheeling

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas RUU Energi Baru Energi Terbarukan (EBET). Sayang, diskusi tersebut alot atau jalan di tempat karena skema power wheeling.

“Ini alot ya karena ada power wheeling," ucap Anggota DPR RI Komisi VII Mulyanto dikutip Sabtu (3/8/2024).

Baca Juga

Dukung Infrastruktur Hijau, Semen Merah Putih Hadirkan Produk Berteknologi Water Repellent

Menurutnya skema power wheeling yang dibahas akan memangkas peran negara dalam menjaga tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Bahkan, hal itu berpotensi memengaruhi tarif listrik.

"Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan/RUU EBET dapat mengurangi peran negara dan bahkan meliberalisasi sektor kelistrikan nasional, yang berpotensi memengaruhi tarif listrik,” ujarnya.

Baca Juga

Mantul! IKN Bakal jadi Ibu Kota Pertama di Dunia yang Pakai 100 Persen Energi Terbarukan

Mulyanto menjelaskan, skema power wheeling merupakan mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara secara langsung. Sehingga berdampak pada sulitnya mengendalikan tarif listrik.  

Untuk itu, Mulyanto menilai, peran negara harus kuat dalam menentukan tarif yang tetap terjangkau karena listrik merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Sebab, dengan implementasi tersebut, pihak swasta bisa menjual langsung listrik ke pelanggannya.

Baca Juga

Dukung RI Nol Emisi, Masmindo Dwi Area Gunakan 100 Persen Energi Terbarukan

“Tarifnya tergantung mereka, bukan negara dan bisa fatal akibatnya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem saat ini, di mana negara melalui PLN adalah pembeli dan penjual tunggal. Dengan itu, negara mampu menjamin keandalan listrik serta mengontrol subsidi energi. Jangan malah diliberalkan," tutur Mulyanto.

Untuk itu, Mulyanto meminta pemerintah agar tidak terkecoh dengan istilah teknis power wheeling yang berbalut energi baru terbarukan. Ia berharap agar semua pihak bergerak untuk mengawasi pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Editor: Puti Aini Yasmin