Duh! Menteri PU Sebut Pembangunan IKN Nggak bakal Segaspol Dulu, Ada Apa?

Rabu, 30 Oktober 2024 - 20:37:00 WIB

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (Foto: iNews.id/Iqbal Dwi)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan tidak akan secepat pemerintahan sebelumnya. Sebab, pembangunan nantinya akan mengikuti ketersediaan alokasi anggaran yang dianggarkan.

Dody menjelaskan saat ini fokus pembangunan infrastruktur di pemerintahan Prabowo bukan untuk IKN, namun untuk menciptakan ketahanan pangan. Sebab dikhawatirkan konflik geopolitik yang tengah terjadi makin memanas.

Parung Panjang Kian Digemari, Kini Muncul Hunian Konsep Skala Kota Mandiri

"Dari hasil diskusi dengan bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap kita teruskan. Cuma mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, karena yang khawatirkan presiden perang benar benar terjadi, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi," ucap Dody di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Dody menjelaskan dukungan anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 untuk infrastruktur dasar IKN sebesar Rp41,95 triliun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp9,11 triliun.

Prabowo Targetkan Pembangunan IKN Rampung dalam 4 Tahun

Melalui alokasi anggaran yang jauh lebih kecil itu, kata Dody, fokus pembangunan IKN lewat APBN hanya untuk membangun kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.

Ingat! Kunjungan ke IKN Gratis dan Tak Dikomersilkan

"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan pada dasarnya pembangunan IKN tidak seluruhnya dibebankan oleh Kementerian PU saja. Sebab setelah pembangunan infrastruktur dasar terbangun, maka diharapkan peran swasta atau badan usaha juga berkontribusi untuk mendukung pembangunan Ibukota baru tersebut.

"Tidak semuanya dengan APBN. kan ada dari OIKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu (pembangunan IKN) dan tidak semuanya di PUPR," kata Diana.