Duh! Milenial Ternyata Ogah Beli Mobil Baru, Apa Alasannya?

JAKARTA, iNews.id - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat milenial atau anak muda enggan membeli keluaran terbaru. Hal itu pun menyebabkan adanya stagnasi penjualan mobil nasional dan berujung penurunan penjualan di 2024.

Menurut Sekretaris Utama GAIKINDO, Kukuh Kumara saat ini kelompok milenial diperkirakan jumlahnya mencapai 50 juta orang dan merupakan mayoritas dari populasi di Indonesia. Sayang, hal itu tak berdampak baik pada penjualan mobil.

Pangan Biru; Renjana Bangsa Pelaut yang Lama Tersesat di Darat

Sebab, kata Kukuh, kenaikan harga mobil tak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang mayoritas milenial enggan membeli mobil baru.

"Kenaikan harga mobil yang tidak sebanding dengan pendapatan per kapita masyarakat, mengakibatkan masyarakat milenial enggan membeli mobil baru," kata Kukuh dalam dialog di IDX Channel, Jumat (12/7/2024).

Ini Deretan Mobil Baru yang Bakal Meluncur di GIIAS 2024, Kendaraan Listrik Mendominasi

Lebih lanjut, Kukuh menjelaskan gap antara harga jual mobil baru dengan pendapatan per kapita masyarakat, masih menjadi hal yang diperhitungkan dalam tingkat penjualan nasional. Apalagi, saat ini laju inflasi berlari lebih cepat dibanding pendapatan.

"Kenaikan harga mobil itu mencapai 7 persen, sementara kenaikan pendapatan lebih tinggi dari rata-rata inflasinya," tuturnya.

Toyota Bakal Boyong 30 Mobil di GIIAS 2024, Ada Mobil Baru Apa Avanza Hybrid?

Berdasarkan kajian GAIKINDO, kata Kukuh, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berdampak pada kinerja pemberian kredit kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Dia mengatakan kenaikan suku bunga tersebut memberikan dampak signifikan terhadap NPL (kredit bermasalah/non-performing loan).

"Jadi ada kenaikan NPL sehingga lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya. Sedangkan 80 persen penjualan kendaraan bermotor kan pakai kredit sehingga terjadi penurunan," ucapnya.

Kukuh melanjutkan kondisi tersebut berlanjut ketika adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdampak pada pengambilan kredit. Situasi kembali berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang mengakibatkan retensi kredit masyarakat.

Editor: Puti Aini Yasmin