Duh! Ritel Modern Ancam Setop Jualan Minyak Goreng, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan, ritel modern akan menyetop pembelian minyak goreng dari produsen dan mengancam berhenti jualan minyak goreng jika utang rafaksi senilai Rp344 miliar belum dibayar. 

Aprindo sudah menunggu pelunasan rafaksi atau selisih harga minyak goreng sejak 31 Januari 2022. Namun, Aprindo belum menerima uang ganti tersebut hingga kini. 

Baca Juga

China Cabut Larangan Ekspor Material Teknologi Penting ke AS

"Kapan pengurangan pembelian minyak goreng (dari produsen) itu? Bisa sewaktu-waktu dilakukan, bisa mendadak juga dan ini juga bisa dilakukan, yang mana tidak diorkestra oleh Aprindo," kata dia, Kamis (4/5/2023). 

"Jadi masing-masing pelaku usaha peritel baik yang di daerah maupun yang di pusat, mereka punya wewenang untuk melakukan penghentian pembelian minyak goreng duluan," imbuhnya.

Baca Juga

Kemendag Bakal Undang Pengusaha Ritel Pekan Depan Bahas Rafaksi Minyak Goreng Rp344 Miliar

Dia mengungkapkan, sebanyak 31 anggota ritel Aprindo sudah geram dengan janji pemerintah yang seharusnya mengganti rugi selisih harga minyak goreng kepada peritel. Dia khawatir, peritel di bawah payung Aprindo tidak mau menuruti kebijakan pemerintah di kemudian hari. 

"Jadi enggak lewat Aprindo dulu untuk melakukan mogok jualannya. Kalau mereka sudah merasa bete dan kesal mereka bisa sewaktu-waktu melakukan mogok (jualan minyak goreng). Jadi imbasnya, di supermarket tersebut tidak akan ada minyak goreng jenis premium karena supermarket tersebut tidak membeli pasokan ke produsen," tutur Roy. 

Dia juga khawatir para peritel tidak mau mengikuti arahan dari Aprindo lagi. Bahayanya, kata dia, mereka bisa nekat mogok jualan minyak goreng tanpa sepengetahuan Aprindo meskipun sebenarnya mereka punya hak melakukan aksi mogok. 

Roy pun sangat prihatin kepada anggota-anggotanya yang kelak akan menghentikan pengadaan minyak goreng di ritel modern. Karena itu, Roy bersama pengurus Aprindo terus mendesak pemerintah untuk segera melunasi utang Rp344 miliar.

"Aprindo ini kan bekerja berdasarkan permintaan dari anggota, kalau anggota melakukan keputusannya tanpa melibatkan Aprindo juga bisa. Dan itu sebenarnya yang Aprindo hindarkan. Makanya Aprindo terus suarakan mengenai rafaksi ini, bagaimana penyelesaiannya?" tutur dia. 

Editor: Jujuk Ernawati