Dukung Pemberdayaan Perempuan, Jepang Bantu Indonesia 2,863 Juta Dolar AS

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Jepang memberikan dana sebesar 2,863 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk membantu pemerintah Indonesia dalam program pemberdayaan perempuan selama pandemi Covid-19.

Dukungan dana tersebut diberikan Pemerintah Jepang melalui United Nation Populations Fund (UNFPA). Pemerintah Indonesia dan UNFPA telah melakukan kerja sama Siklus ke-10 Tahun 2021-2025, yang mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang.

Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp450 Triliun di World Expo 2025 Osaka

Peluncuran Dukungan Dana dari Pemerintah Jepang terhadap Program Kerja sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10, telah berlangsung pada Kamis (3/6/2021). Hal itu merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Country Program Action Plan Program Kerja sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 telah dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dan kepala perwakilan UNFPA Indonesia pada 14 Januari 2021.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada UNFPA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dan pihak pendukung terselenggaranya kegiatan ini yang terus berinisiatif memastikan pembangunan secara berkelanjutan melalui kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional dan negara mitra khususnya di dalam rangka memastikan pembangunan SDM di Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga dalam keterangannya, Sabtu (5/6/2021).

Menurut dia, fokus program kerja sama pemerintah RI-UNFPA siklus ke-10 adalah pada akses universal terhadap kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui three zeros, yaitu menghapus kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender serta praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak termasuk perkawinan anak.

Ketiga upaya tersebut, lanjutnya, sejalan dan mendukung prioritas nasional serta Major Project sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, dan Rancangan RKP 2022.

"Upaya ini sejalan dan mendukung pula Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals khususnya, Tujuan ke-3, yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dan tujuan ke-5, yaitu Kesetaraan Gender,” ujar Himawan.

Dia menjelaskan, pada masa pandemi, berbagai lapisan masyarakat terdampak khususnya kelompok rentan, seperti perempuan sebagai kepala keluarga, orang dengan disabilitas, lansia, dan orang yang hidup dengan Human Immunodeficiency Virus Infection And Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Untuk itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNFPA dan pemerintah Jepang akan terus memastikan keberlangsungan layanan kesehatan yang terintegrasi, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan akses layanan terhadap kelompok rentan termasuk lansia, orang dengan disabilitas, orang dengan HIV/AIDS khususnya pada masa pandemi Covid-19 melalui proyek Leave No One Behind.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, mengatakan Pemerintah Jepang meluncurkan sebuah proyek baru dengan UNFPA untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan penduduk yang paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19.

"Proyek ini menunjukkan komitmen kuat dari Jepang dalam memastikan keamanan manusia serta perlindungan terhadap perempuan dan penduduk rentan lainnya di Indonesia. Jepang akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi pandemi ini,” kata Kenji Kanasugi, saat menghadiri Peluncuran Dukungan Dana dari Pemerintah Jepang terhadap Program Kerja sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10, Kamis (3/6/2021).

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Anjali Sen, Sekretaris Jenderal Ikatan Bidan Indonesia Ade Jubaedah, Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad, Ekonom Senior Lembaga Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur Fauziah Zen, Ketua Sekretariat Jaringan Indonesia Positif Meirinda Sebayang, dan Perwakilan dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadhan.

Editor: Jeanny Aipassa