Ekonom Sebut Omnibus Law Tak Bagus Buat Ekonomi dalam Jangka Panjang

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law dinilai terlalu menyederhanakan masalah. Aturan sapu jagad tersebut tidak berorientasi pada jangka panjang.

Ekonomi sekaligus Pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini menilai, Omnibus Law bukanlah senjata yang tepat untuk mereformasi ekonomi Indonesia. Dilihat dari naskah akademik, kata dia, aturan itu belum memetakan semua masalah.

Baca Juga

WIKA Garap Proyek LPG Tuban, Tuntas 2026

"Hanya sebagian masalah yakni kerumitan perizinan, pertumbuhan investasi yang di bawah Malaysia, Thailand dan Vietnam, juga GCI dan EoDB relatif tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand," katanya dalam webinar di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Hendri menyoroti Omnibus Law yang menempatkan pembangunan ekonomi jangka panjang sebagai isu penting. Dengan begitu, RUU tersebut tak sesuai semangat untuk mereformasi struktur ekonomi, terutama isu kesenjangan.

Menurut Hendri, Omnibus Law hanya fokus pada bagaimana cara menarik investasi baru sebanyak mungkin. Cara pandang seperti ini, kata dia, membuat seluruh hal yang dianggap menghambat akan dihapus meski bertentangan dengan kepentingan pekerja dan alam.

"Kurang memperhatikan permasalahan dan juga kepentingan dari investasi yang telah ada, misalnya kebijakan afirmatif pada pelaku ekonomi rakyat yang telah ada, agar dapat beradaptasi dengan perubahan," ucapnya.

Dengan kata lain, Hendri menyebut, Omnibus Law hanya sebatas solusi terkait perubahan regulasi.

"Padahal, permasalahan nonregulasi jauh lebih banyak yang menjadi penghambat pertumbuhan investasi, yang utama adalah konsistensi kebijakan," ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah