Eks Menteri ESDM Sudirman Said Minta Pemerintah Buat Kebijakan soal Polusi Udara

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014 - 2016 Sudirman Said menilai pemerintah perlu segera membuat kebijakan terkait penanganan polusi udara. Pasalnya krisis udara mengancam kualitas hidup masyarakat.

“Kita perlu memanfaatkan masa transisi pemerintahan sebagai pintu masuk untuk memberikan advokasi kepada policy maker,” kata Sudirman Said melalui keterangan pers, Rabu (24/7/2024).

Nilai Tukar Rupiah Menguat Jelang Libur Natal, Ditutup di Rp16.765 per USD

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun Instagramnya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan uang hingga Rp10 triliun karena polusi udara. Uang tersebut digelontorkan untuk menangani dampak kesehatan akibat polusi udara.

Sudirman pun memandang, di masa transasisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto menjadi pintu masuk untuk melakukan advokasi tersebut.

Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Awasi Ketat Cerobong Industri

Pasalnya, penanganan polusi udara yang telat bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, polusi udara yang tidak ditangani akan membawa dampak negatif yang serius bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

"Bila polusi udara tidak terselesaikan, masalahnya akan menyangkut pada kesehatan, pemborosan, hal-hal yang sifatnya negatif bagi kualitas hidup kita,” kata Sudirman.

Siapkan Modifikasi Cuaca Atasi Polusi, BPBD DKI Koordinasi dengan BMKG

Konsistensi kebijakan dan advokasi publik sangat diperlukan. Selain itu, harus ada keselarasan kebijakan antara Presiden, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta Kementerian BUMN.

"Pertama, kebijakan perlu dikembalikan ke rancangan awalnya, yaitu untuk melindungi masyarakat. Kedua, transisi energi dan juga transisi mobilitas perlu dilaksanakan secara konsisten,” ujar dia

“Jika di perkotaan transportasi umum ditata secara serius, maka ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta menekan emisi dan polusi. Ketiga, civil society dan sektor privat perlu terus mengingatkan sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah,” tuturnya.

Indonesia, katanya, perlu mendorong gerakan peduli polusi udara, bahkan menjadi gerakan sosial yang masif. Hal ini dapat dilakukan bila seluruh masyarakat menyadari atau melakukan kampanye kebersihan udara.

Senada dengan itu, Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia memahami bahwa peran pentingnya orang tua dalam ranah kebijakan lingkungan. Peran orang tua dalam ranah kebijakan sering kali tidak dilibatkan, padahal merekalah yang mempersiapkan anak-anak untuk mewujudkan Indonesia emas.

“Melalui Biru Voices Ambassador, Bicara Udara menyediakan wadah untuk para orang tua dan community leaders berperan aktif dalam edukasi publik, dan mengawal kebijakan," ujar Novita.

Novita mengatakan, keresahan orang tua terhadap polusi udara menjadi latar belakang utama dilibatkannya mereka dalam acara Biru Voices 2024 yang diselenggarakan Bicara Udara.

Dampak polusi udara yang mengganggu kesehatan anak dan keluarga serta kekhawatiran akan kualitas lingkungan saat ini dan masa depan menjadi fokus utama gerakan tersebut.

Editor: Puti Aini Yasmin