Eks Wamen ATR soal Sertifikat Pagar Laut: Penerbitan di Luar Pengetahuan Menteri, Wamen dan Pejabat Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Eks Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni merespons penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya hal itu terjadi di luar pengetahuan menteri, wakil menteri (wamen) dan pejabat kementerian.

Sebab, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut bahwa SHM dan SHGB tersebut terbit pada tahun 2023. Pada tahun tersebut Raja Juli menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai menterinya.

Baca Juga

Soal WFA di Akhir Tahun, Apindo: Tidak Semua Pekerjaan Bisa Terapkan

"Sesuai Permen 16 tahun 2022, terutama Pasal 12 secara terang-benderang menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang," kata Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

"Oleh karena itu saya haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen dan para pejabat di kementerian," tuturnya.

Baca Juga

Pembongkaran Pagar Laut Capai 11,75 Km, Sertifikat Terbit di Era Pemerintahannya Begini Tanggapan Jokowi

Raja Juli mengungkapkan bahwa sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat setiap tahunnya didelegasikan kepada Kakantah.

Baca Juga

Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Dipercepat, TNI AL: Buka Akses Nelayan untuk Melaut

"Begitulah regulasi yang berlaku. Sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke," jelasnya.

Karena penerbitan SHGB di lokasi tersebut dilakukan oleh Kakantah Kabupaten Tangerang, kata Raja Juli, menurutnya sudah tepat langkah Menteri Nusron yang meminta Kakanwil Banten membatalkan penerbitannya.

"Oleh karena itu Gus Menteri Nusron kemarin sudah tepat sekali dimana pembatalan sertipikat tersebut dilakukan oleh Kakanwil Banten, satu level pemimpin di atas Kakantah. Begitulah regulasi yang berlaku," katanya.

Raja Juli pun menyerahkan proses penyelesaian penerbitan sertifikat tersebut kepada aparat penegak hukum dan kementerian terkait.

"Sekali lagi saya mendukung dan menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada Gus Nusron dan aparat penegak hukum, agar sesegera mungkin dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, fitnah dan insinuasi," ucap Raja Juli.

Editor: Puti Aini Yasmin